DEPOK — Aliansi LSM Pendidikan Kota Depok mendorong langkah konkret pemerintah daerah untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun secara menyeluruh dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat persiapan menghadapi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, yang juga menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah negeri, skema pembiayaan pendidikan, hingga polemik seragam sekolah.
Ketua Aliansi LSM Pendidikan Depok, Mulyadi Pranowo, mengungkapkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 24.000 lulusan SD di Kota Depok yang belum tertampung di jenjang SMP negeri.
“Kami mendorong optimalisasi kerja sama dengan sekolah swasta. Dari sisi pembiayaan sebenarnya sudah cukup membantu, terutama bagi sekolah swasta menengah ke bawah,” ujar Mulyadi, Jumat (24/4/2026).
Ia menjelaskan, per siswa saat ini mendapat dukungan dana sekitar Rp4,2 juta per tahun, yang berasal dari BOS pusat sebesar Rp1,2 juta dan bantuan APBD Kota Depok sekitar Rp3 juta.
Meski demikian, ia mengakui bahwa untuk sekolah swasta kategori menengah ke atas, nominal tersebut masih belum sepenuhnya mencukupi karena tingginya biaya operasional. Namun, skema ini dinilai tetap efektif untuk menyerap siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Aliansi pun menargetkan peningkatan daya tampung melalui sekolah swasta. Jika pada tahun 2025 baru sekitar 3.000 siswa yang terserap, maka pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi 7.000 siswa.
“Kalau skema ini konsisten dijalankan, dalam tiga tahun (2025–2027) seluruh 24.000 siswa bisa tertangani. Depok berpotensi menjadi daerah pertama yang menuntaskan wajib belajar 9 tahun,” tegasnya.
Dari sisi anggaran, aliansi menilai kebutuhan dana relatif kecil dibandingkan total APBD Kota Depok yang mencapai sekitar Rp4,5 triliun. Diperkirakan hanya dibutuhkan sekitar Rp72 miliar hingga Rp92 miliar untuk mengakomodasi seluruh siswa yang belum tertampung.
