JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya percepatan realisasi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap kementerian/lembaga diminta untuk berkonsentrasi dalam mempercepat realisasi tersebut.
Presiden pun menginstruksikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk memperhatikan kembali daerah dengan serapan APBD yang masih rendah.
“Tekankan pada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 17 November 2021.
Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden meminta jajarannya untuk mewaspadai berbagai risiko global yang mungkin terjadi ke depan. Perkembangan ekonomi global perlu diperhatikan guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok, betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana _gede._ Kemudian risiko _tapering off_ dari Amerika betul-betul dilihat, dampak dan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan,” tambahnya.
Selain itu, Presiden juga menyoroti fenomena siklus _commodity supercycle. Presiden merasa fenomena ini juga perlu diwaspadai apalagi komoditas unggulan ekspor Indonesia saat ini melonjak tinggi.
“Ini umumnya berlangsung, biasanya hanya berlangsung 18 bulan, jadi langkah-langkah antisipasi untuk itu harus diberikan dengan menguatkan industri pengelolaan yang berorientasi ekspor,” imbuhnya.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tantangan pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19 ada pada potensi berlanjutnya pandemi dan perlambatan ekonomi dunia. Oleh karena ini, Presiden meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 harus dapat menjadi instrumen utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karena itu, APBN di tahun 2022 harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, mengakselerasi daya saing kita, utamanya daya saing di ekspor dan daya saing di investasi,” jelasnya
