PKB DPRD Depok Kawal Aspirasi Warga, Soroti Jalan Tapos, Sampah hingga Pendidikan Gratis

DEPOK – Fraksi PKB DPRD Kota Depok menegaskan komitmennya mengawal berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam Reses Masa Sidang II Tahun 2026. Aspirasi tersebut meliputi persoalan infrastruktur, pendidikan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, hingga kesejahteraan sosial.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, mengatakan hasil reses harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Depok agar ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu sorotan utama adalah kebutuhan pelebaran Jalan Raya Tapos yang dinilai sudah tidak mampu menampung tingginya volume kendaraan. PKB juga meminta penyelesaian proyek galian utilitas sebelum pelaksanaan pengaspalan hotmix yang direncanakan pada 2027.

Di bidang lingkungan, PKB mendorong modernisasi pengelolaan sampah di TPA Cipayung melalui sistem digital, pemasangan CCTV, dan pengawasan ketat terhadap armada pengangkut sampah guna mencegah masuknya sampah dari luar Kota Depok.

Sementara di sektor ekonomi, Fraksi PKB meminta pemerintah memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui akses permodalan, pendampingan usaha, digitalisasi pemasaran, serta perluasan pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri.

Dalam bidang pendidikan, PKB menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan mendorong perluasan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) serta percepatan pembangunan SMP Negeri 33, 35, dan 36.

Selain itu, PKB juga meminta perhatian terhadap kesejahteraan guru ngaji, guru madrasah, dan pengajar majelis taklim, menyusul berkurangnya kuota penerima Program Guru Ngaji. Fraksi PKB berharap pemerintah dapat mengoptimalkan anggaran agar jumlah penerima manfaat kembali meningkat.

"Fraksi PKB akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan pembangunan Kota Depok berjalan sesuai kebutuhan warga," tegas Siswanto dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Kamis (4/6/2026).