DEPOK – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok, Edi Masturo, menegaskan komitmen seluruh jajaran Partai Gerindra di Kota Depok untuk mendukung dan mengawal berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan nasional.
Menurut Edi, seluruh kader Gerindra memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik hingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.
“Gerindra Kota Depok berada dalam satu komando untuk mengawal program-program Presiden Prabowo yang berorientasi pada kepentingan rakyat, mulai dari peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan sumber daya manusia,” ujar Edi Masturo, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, maupun peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Karena itu, dibutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan optimal.
Menurutnya, salah satu fokus utama yang harus terus diperkuat adalah penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Ketika investasi tumbuh, ekonomi bergerak, dan lapangan pekerjaan terbuka, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Inilah yang harus terus kita dorong bersama,” katanya.
Edi menilai berbagai program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo memiliki tujuan untuk memperkuat kemandirian bangsa sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, program-program yang berpihak kepada rakyat perlu mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap program pemerintah tetap harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan.
“Kalau ada oknum yang melakukan penyimpangan, tentu harus diproses sesuai hukum. Tetapi program yang manfaatnya besar untuk masyarakat tetap harus dilanjutkan dan diperkuat,” tegasnya.
