JAKARTA, (TB) – Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyalurkan dana jumbo Rp200 triliun ke sektor perbankan menuai kritik tajam dari Center for Budget Analysis (CBA). Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebut langkah Purbaya seperti “menghidupkan kembali BLBI” dan berpotensi menjadi bom waktu bagi keuangan negara.
Menurut Uchok, Purbaya memang piawai dalam hitung-hitungan ekonomi, tetapi dinilai tidak memahami budaya serta karakter masyarakat Indonesia yang sedang tertekan daya belinya.
“Sebagai Menkeu, Purbaya paham ekonomi, tapi tidak paham budaya, tidak belajar sejarah, dan tidak bisa membaca karakter masyarakat serta para bankir yang mencari keuntungan pribadi,” tegas Uchok, Minggu (14/9/2025).
Ia menuding Purbaya terlalu percaya pada data perbankan yang justru banyak dipoles demi menjaga citra perusahaan.
“Banyak data perbankan yang dipublikasi tidak jujur, banyak dimanipulasi,” ujarnya.
Dengan membaca data yang dianggap sudah “dimanipulasi”, Purbaya kembali mengucurkan dana Rp200 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Ini mengulang kebijakan BLBI, padahal sejarah sudah mengajarkan betapa mahalnya biaya bailout perbankan,” sindirnya.
Masalah Ekonomi Bukan pada Bank
CBA menilai persoalan utama bukan likuiditas bank, melainkan ketiadaan proyek yang layak dibiayai.
“Bank itu punya duit, tapi tidak punya proyek. Pemerintah melakukan efisiensi anggaran, banyak proyek dipangkas karena pajak menurun dan lembaga keuangan internasional pun menahan pinjaman. Mereka ingin tahu strategi Indonesia melunasi utang Rp9.105 triliun,” papar Uchok.
Situasi diperparah dengan anjloknya minat investor. “Investor ogah masuk karena Indonesia dianggap tidak aman, terlalu banyak demo anarkis, bahkan ada penjarahan rumah elit politik seperti kediaman mantan Menkeu Sri Mulyani. Campur tangan militer di ranah politik juga membuat investor bingung: investasi lewat pemerintah atau melalui Danantara yang dianggap negara dalam negara,” tambahnya.
