CIBINONG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi atau yang akrab disapa Wanhay, menegaskan pentingnya penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dengan agenda Persetujuan Bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta penyampaian dan penjadwalan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Jumat (17/7/2026).
Menurut Wanhay, DPRD Kabupaten Bogor akan mengawal secara ketat pembahasan KUA-PPAS 2027 agar setiap program dan anggaran yang disusun benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Kami di DPRD akan memastikan setiap kebijakan anggaran yang disusun memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor," ujar Wanhay.
Ia menilai tema pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2027 yang berfokus pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru merupakan langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi harus mampu menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah.
"Kita ingin pembangunan yang merata. Masyarakat di wilayah barat, timur, utara maupun selatan Kabupaten Bogor harus merasakan manfaat yang sama dari pembangunan daerah," tegasnya.
Wanhay juga menyoroti sejumlah program prioritas yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2027, mulai dari pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, hingga penyediaan fasilitas pendukung pertumbuhan ekonomi baru.
Menurutnya, seluruh program tersebut harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan didukung dengan perencanaan yang matang agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.
