DEPOK – Komitmen mencetak generasi muda yang unggul, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik (STIHP) Pelopor Bangsa dengan DPC Partai Gerindra Kota Depok, Jumat (12/6/2026).
Kerja sama yang berfokus pada program beasiswa pendidikan Strata 1 (S1) tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pendidikan politik dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
Ketua STIHP Pelopor Bangsa, Dr. Mohamad Ali Saifudin, S.H., M.H., mengatakan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bentuk komitmen nyata dalam membangun peradaban bangsa melalui pendidikan.
“MoU ini bukan hanya penandatanganan dokumen, tetapi awal dari langkah besar untuk membangun sinergi antara pendidikan tinggi dan institusi politik. Indonesia membutuhkan generasi penerus yang memahami hukum, politik, serta memiliki karakter kebangsaan yang kuat,” ujarnya.
Menurutnya, hukum dan politik merupakan dua bidang yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, pendidikan di bidang hukum dan politik menjadi fondasi penting dalam melahirkan kader-kader bangsa yang kritis, kompeten, dan berintegritas.
Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak berencana mengembangkan berbagai program konkret, mulai dari seminar, pelatihan, pendidikan politik, kajian hukum, hingga pemberian beasiswa bagi kader maupun masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
“Kami ingin membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dan kader muda untuk mengenyam pendidikan. Bahkan saat ini kami sedang mempersiapkan pembukaan program Pascasarjana (S2) yang masih dalam proses perizinan. Mohon doa dan dukungannya agar segera terealisasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok yang juga Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menilai pendidikan merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah tantangan global dan perkembangan teknologi yang semakin pesat.
“Politik tanpa pemahaman hukum dapat menimbulkan berbagai persoalan. Karena itu, kader-kader politik harus memiliki bekal pengetahuan hukum yang baik agar mampu melahirkan gagasan yang konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Pradi.
