BOGOR, (TB) – Program sekolah non formal dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat. Terbukti hirarki di Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Jabar tidak ada bidang khusus yang menangani Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Pemerintah selalu mendorong PKBM di daerah menerima siswa kesetaraan umur 21 tahun ke bawah. Kenyataan dilapangan hal itu sulit didapat dan kebanyak yang mendaftar di PKBM usia 21 tahun ke atas,” kata kepala PKBM Bintang Tunas Mulya (BTM) Rusmana Spd pada wartawan Selasa (4/1/2022) petang
Menurutnya pada 21 Desember 2021 lalu, sejumlah PKBM Bogor beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat dan berharap dapat oleh-oleh untuk kemajuan PKBM di daerah. Ternyata hasil pertemuan dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, program usulan di delegasikan pada bagian Kesra Pemprov Jabar.
Artinya kata Rusmana, Pemprov Jabar memandang sebelah mata atas kehadiran ribuan PKBM di seluruh Jawa Barat. Bukti lain ungkap Rusmana, PKBM di daerah tidak ada cantolannya di Disdik Jabar, seperti ada bagian yang membidangi PKBM.
“Usulan dan keluhan kami oleh Pak Gubernur didelegasikan pada bagian Kesra. Itu pun sepertinya hanya mencatat saja. Delegasi dari Bogor tak membuahkan hasil dan hampir tidak ada solusi keluh dan saran yang disampaikan,” kata Rusmana.
Dijelaskan, bila tidak ada hirarki di Disdik Jabar, maka PKBM di daerah akan merugi, hanya mengakui legitimasi formal saja. Pemprov Jabar buka perwakilan seperti ada Kantor Cabang Dinas (KCD) yang membidangi sekolah formal.
“Terus bagaimana nasib sekolah non formal, seperti lulusan paket C atau lainnya. Sepertinya Pemprov Jabar lepas tangan dan hanya menyerahkan pada Kementerian Pendidikan. Ini tak baik,” tegas Rusmana.
Dikatakan, di beberapa provinsi ada cantelan PKBM daerah untuk menyampaikan keluhan atau minta pendapat. Sebut saja Pemprov DKI misalnya ada bidang khusus yang menangani, untuk menyampaikan keluhan dan pendapat.
“Di Pemprov DKI ada Subdin dan ada di provinsi lain sedangkan di Jabar tidak ada alias nihil. Repot jadinya,” tegasnya.
