BOGOR, (TB) – Aliansi Literasi dan Transformasi Rakyat Semesta (ALTRAS) mendesak Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk segera melakukan aksi nyata dalam mengatasi kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS).
Desakan ALTRAS bukan tanpa sebab. Kasus HIV/AIDS di Jabar sangat miris. Berdasarkan data kumulatif, Dinas Kesehatan Provinsi Jabar periode 2010-2024, tercatat 80.060 kasus HIV dan 17.668.
Kasus AIDS. Peningkatan signifikan terlihat pada kasus HIV, yang melonjak 100% dari 5.666 kasus, pada tahun 2020 menjadi 10.405 kasus pada tahun 2024.
Situasi ini semakin menguatirkan dengan ditemukannya 379 kasus HIV pada ibu hamil pada tahun 2024. Hal ini berakibat terdapat 855 kasus HIV pada anak usia 0-19 tahun pada tahun 2024.
“ALTRAS menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus HIV/AIDS di Jawa Barat,” ucap Koordinator ALTRAS Jabar, Iwan S Amintrapadja, dalam keterangan persnya, Sabtu, 10 Mei 2025.
Menurut Iwan, data tingginya kasus HIV/AIDS ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencegah penularan dari ibu ke anak.
Intervensi juga diperlukan untuk mencegah penularan dari kelompok laki-laki berisiko tinggi. Hal ini karena kelompok laki-laki ini mencapai 3 juta orang pada tahun 2021 (estimasi Populasi Kunci Lelaki Berisiko Tinggi, Kemenkes,
(2021).
Ini akan mengakibatkan penularan kepada pasangan (Ibu Rumah Tangga) dan anak dari ibu yang terinfeksi HIV. Alih-alih tingginya kasus HIV/AIDS di Jabar. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang diketuai Gubernur Jabar justru malah dibekukan.
“KPA Jabar dibekukan sejak tahun 2022. Anggaran dari APBD untuk KPA dicoret. Dampaknya tidak ada kegiatan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS seperti sosialisasi, edukasi, survei, atau pendampingan ODHA. Kalau pun ada hanya sebatas seremoni peringatan Hari AIDS sedunia,” sebut Iwan.
