Depok – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Jabar VIII (Kota Depok–Kota Bekasi), Iwan Koswara, menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di RW 15, Kota Depok, Jumat (13/2/2026). Agenda tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka.
Dalam pertemuan itu, sejumlah isu krusial mencuat, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga ketenagakerjaan.
Iwan menegaskan bahwa tugas legislator tidak berhenti pada pembahasan anggaran dan pembuatan regulasi, tetapi juga memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sebagai anggota Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat, ia menyebut sektor pendidikan masih menjadi keluhan dominan. Salah satu sorotan adalah sistem penerimaan murid baru yang harus berjalan transparan dan bebas intervensi.
“Aturannya sudah jelas, tidak boleh ada titipan atau intervensi pejabat. Kalau terbukti melanggar, konsekuensinya berat, bahkan kepala sekolah bisa dicopot. Kita ingin sistem yang adil dan memberi ruang bagi siswa berprestasi,” tegasnya.
Di bidang kesehatan, Iwan menerima berbagai aduan terkait layanan BPJS, termasuk persoalan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak sinkron dan pelayanan rumah sakit yang dinilai belum maksimal. Ia meminta masyarakat melapor jika menemukan penolakan pasien BPJS di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.
“Jangan takut melapor jika ada hak pelayanan kesehatan yang tidak diberikan. Itu hak masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, isu sosial juga mendapat perhatian. Iwan menyinggung pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, hingga korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurutnya, pembangunan tidak semata berbicara soal fisik dan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan jaminan perlindungan sosial.
Di sektor ketenagakerjaan, ia mengakui tingkat pengangguran di wilayah perkotaan seperti Depok dan Bekasi masih menjadi tantangan serius. Pemerintah provinsi, kata dia, terus mendorong pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar kompetensi tenaga kerja lokal selaras dengan kebutuhan industri.
