BOGOR – Patroli gabungan yang melibatkan PT Antam Tbk UBPE Pongkor, Polri, TNI, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Satpol PP, serta Linmas Kecamatan Nanggung kembali menyasar aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam Pongkor, Kamis (16/7/2026).
Memasuki hari kedua operasi terpadu, tim gabungan melakukan penertiban di sejumlah titik yang selama ini diduga menjadi lokasi aktivitas pertambangan ilegal, di antaranya kawasan Gunung Butak, Pasir Jawa, Cibendel, Muara Kapur, dan Kapur.
Sebelum patroli dimulai, Kapolsek Nanggung AKP Ano Junaedi menegaskan pentingnya evaluasi dan koordinasi agar pelaksanaan operasi berjalan efektif dan terarah.
"Hari kedua kita bergerak sambil melakukan evaluasi operasi gabungan agar pelaksanaan di lapangan tidak berceceran dan seluruh sasaran dapat ditangani secara maksimal," ujar AKP Ano Junaedi saat apel gabungan.
Sementara itu, Koordinator Keamanan PT Antam UBPE Pongkor, AL Friady, menjelaskan bahwa fokus penertiban hari kedua diarahkan ke wilayah Cibendel, Muara Kapur, dan kawasan Kapur yang masih terindikasi terdapat aktivitas pertambangan ilegal.
Dalam pelaksanaannya, petugas membawa berbagai peralatan seperti linggis, cangkul, palu, dan garpu untuk menutup lubang tambang ilegal serta membongkar fasilitas yang digunakan para pelaku PETI.
Selama operasi berlangsung, tim gabungan menemukan berbagai barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, di antaranya ribuan karung bekas, sampah plastik, botol minuman, hingga aliran air keruh yang diduga tercemar limbah pertambangan dan mengalir menuju Sungai Cikaniki.
Temuan tersebut menjadi indikasi besarnya dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI yang selama ini berlangsung di kawasan tersebut.
Selain melakukan penertiban, petugas juga memastikan keberadaan papan informasi dan baliho milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah dipasang di sejumlah titik. Papan tersebut berfungsi sebagai penanda bahwa kawasan tersebut merupakan wilayah yang berada dalam pengawasan dan perlindungan negara.
