BOGOR, (TB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama DPRD, Forkopimda, para stakeholder di daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), kompak dan bersatu untuk mengendalikan inflasi di daerah.
Hal ini demi menghindari ekses negatif dan meminimalisir dampak inflasi di masyarakat. Rapat koordinasi (Rakor) membahas dampak kebijakan pemerintah terhadap perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan di Hotel M-One, Sukaraja, Rabu (21/9).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, kenaikan harga BBM dan pangan tentunya akan menimbulkan gejolak di masyarakat karena berdampak pada kemampuan daya beli, terutama para pekerja dengan pendapatan harian.
“Melihat situasinya yang kompleks, pengendalian inflasi harus menjadi isu prioritas seperti pada saat penanganan pandemi Covid-19,” tandas Burhanudin.
Burhanudin menjelaskan, beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Pemkab Bogor diantaranya, kami menghitung 2% Dana Transfer Umum (DTU), yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kegiatan inflasi akan dipergunakan untuk Bansos ke 1.000 UMKM.
“Selanjutnya operasi pasar di 40 kecamatan, optimalisasi satgas pangan, percepatan realisasi APBD untuk Samisade, penyaluran bantuan dan insentif untuk RT, RW, guru madrasah, guru ngaji, guru diniyah, penyuluh agama, dan upaya lainnya,” jelas Burhanudin.
Untuk diketahui, kondisi inflasi nasional pada bulan Juli 2022 sebesar 4,94 % dan inflasi Jawa Barat pada bulan Agustus 4,71% Year over Year (YoY). Kabupaten Bogor bukan merupakan daerah yang masuk ke dalam penghitungan IHK di Jawa Barat sehingga TPID Kabupaten Bogor mengambil data inflasi dari sister city daerah IHK yaitu Kota Bogor, per juni 2022 yaitu sebesar 3,66 % (pada bulan Agustus deflasi 0,45%).
“Untuk itu, perlu sinergi, kolaborasi dan konsolidasi segenap elemen pemerintahan dan para stakeholder di daerah, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP),” ujar Burhanudin.
Burhanudin mengajak kepada segenap pemangku kepentingan dan kita semua untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Bogor dan melanjutkan upaya membangun dan memulihkan perekonomian pasca pandemi.
