DEPOK – Ketua Aliansi LSM Pendidikan Indonesia (ALPI) Mulyadi Pranowo meminta pemerintah lebih serius dalam membenahi sektor pendidikan nasional. Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
Mulyadi menilai pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan bangsa jika Indonesia ingin mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas. Ia menyoroti masih adanya kendala akses pendidikan meski Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah berlaku lebih dari 23 tahun.
Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan program wajib belajar dari sembilan tahun menjadi 12 tahun agar setiap anak memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau sederajat.
Selain itu, Mulyadi menyoroti krisis guru yang masih terjadi di berbagai daerah. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga pendidik, baik PNS, PPPK maupun honorer.
Dalam bidang anggaran, Mulyadi menilai alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas sekolah, kesejahteraan guru, serta pengembangan potensi siswa. Ia juga mendorong peningkatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar sekolah memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi peserta didik.
Mulyadi turut meminta pemerintah memberikan perhatian yang lebih adil kepada sekolah swasta. Menurutnya, sekolah negeri dan swasta memiliki tujuan yang sama, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, sekolah swasta yang memenuhi standar pendidikan perlu mendapatkan dukungan pembiayaan yang proporsional.
Di sisi lain, ia menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.
Mulyadi juga mengajak pemerintah belajar dari negara-negara maju yang menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang pembangunan bangsa. Menurutnya, kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan.
“Jangan hanya berbicara tentang Indonesia Emas. Pastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak,” pungkasnya.
