TANGERANG,-( TB )-Sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli, Bank BRI, bank pemerintah terbesar di dunia, melaksanakan bakti sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat Kabupaten Tangerang. Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Cabang BRI Kabupaten Tangerang, Hendrarto, dan berlangsung di Jalan Teuku Umar, Ruko Griya Shinta Blok C 1 No 11, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.Jum’at 31/01/2025

Dalam kesempatan tersebut, Hendrarto menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi kepada masyarakat Tangerang. “Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berbagi kepada masyarakat Tangerang. Bantuan yang kami berikan terdiri dari beberapa jenis, di antaranya 1000 paket daging sapi yang disalurkan kepada Yayasan Lembaga Islam Tiara Askara yang beralamat di Jalan H. Aning, Sangiang Jaya, Periuk, Kota Tangerang Selatan,” ujarnya.

Selain itu, Bank BRI juga menyalurkan 2000 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu melalui Yayasan Mandiri Kreatif Indonesia. Tak hanya itu, BRI Tangerang City turut memberikan santunan berupa alat-alat sekolah untuk anak yatim piatu di wilayah tersebut.

Hendrarto berharap kegiatan bakti sosial ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Tangerang. Ia juga berharap program-program seperti ini dapat terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian Bank BRI terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi warga Tangerang, serta mendorong semangat gotong-royong di tengah masyarakat,” tambahnya.

” Rus “

DEPOK, (TB) – Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah, mengusulkan penerapan skema insentif bagi RW yang berperan aktif dalam pembangunan lingkungan. Menurutnya, selain mengalokasikan anggaran Dana RW sebesar Rp300 juta per tahun, perlu ada sistem penghargaan bagi RW yang menunjukkan kontribusi nyata dalam berbagai sektor, seperti infrastruktur, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Dana RW ini harus digunakan secara optimal dan terarah. Jangan hanya sekadar disalurkan tanpa ada evaluasi. Karena itu, kami mengusulkan mekanisme penilaian agar RW yang berprestasi dalam membangun lingkungan mendapatkan apresiasi lebih,” ujar Hamzah usai menghadiri Musrenbang Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jumat (31/1/2025).

Ia menambahkan, usulan ini akan menjadi bagian dari pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta proses penganggaran di DPRD Kota Depok. Dengan adanya skema reward, diharapkan setiap RW semakin termotivasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan inovatif.

“Kami ingin RW berlomba-lomba meningkatkan kualitas lingkungan mereka. Skema insentif ini tidak hanya sebagai penghargaan, tetapi juga menjadi dorongan agar program Walikota terpilih benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat RW dan RT,” tambahnya.

Dengan kebijakan ini, DPRD Kota Depok berharap partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat dan selaras dengan visi pembangunan Kota Depok yang berkelanjutan. ( Hetti)

BOGOR, (TB) – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Cibinong (AMPC) menuntut pengusutan tuntas terkait dugaan mark-up anggaran pengadaan mebeulair senilai Rp. 33,1 Miliar di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.

Tuntutan itu disampaikan AMPC dalam aksi demontrasi yang mereka lakukan pada Jum’at 31 Januari 2025 di kantor DPMD Kabupaten Bogor.

Selain minta agar dugaan Mark-Up meubelair untuk 416 desa se-kabupaten Bogor itu di usut tuntas, AMPC juga dalam aksinya minta Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa dan jajarannya yang diduga terlibat dalam kasus Mark up untuk di copot.

“Kami hadir di sini untuk meminta penjelasan terkait pengadaan meubelair senilai Rp 33,1 miliar yang dialokasikan untuk 416 desa. Sebuah jumlah yang fantastis dan tidak masuk akal, sementara masih banyak desa yang butuh perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Masyarakat butuh keterbukaan,” ujar Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Cibinong Prasstya Nugraha dalam orasinya seperti dikutip dari media online kabarindoraya.com

AMPC meminta agar DPMD segera mempublikasikan rincian penggunaan anggaran dan melakukan audit independen untuk memastikan proyek ini bersih dari praktik-praktik korupsi.

Sebelumnya ramai diberitakan media terkait dugaan mark-up anggaran pengadaan meubelair untuk desa tersebut yang menuai berbagai respon dari kalangan masyarakat, pemerhati dan politisi.

Wakil ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Ahmad Yaudin Sogir dalam keterangannya sempat menyatakan akan memanggil Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bogor untuk dimintai keterangannya.

” Kami sudah coba panggil Kepala Dinasnya untuk menanyakan mekanisme pengadaan meubelair untuk desa tersebut,tapi yang datang Sekretaris Dinasnya ucap Sogir saat dikonfirmasi wartawan via telepon, Rabu 08 Januari 2025.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor ini juga menyatakan bahwa semua proses pengadaan itu harus terbuka dan bisa diketahui oleh publik. Bilamana ada penyimpangan-penyimpangan, kami pun akan segera memanggil kedua kalinya kepada Kepala Dinas DPMD. Tegasnya. (Sto)

BERITAJURNALIS.NET, TANGSEL-Dalam rangka meningkatkan kebugaran dan kesehatan masyarakat, Kecamatan Ciputat Timur menggelar acara olahraga yang berlangsung di halaman kantor Kecamatan Ciputat Timur, Jalan Menjangan No 56, Kelurahan Pondok Ranji, Ciputat Timur. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Kapolsek Ciputat Timur, Bambang Askar Sodiq, S.H., M.H., Camat Ciputat Timur, Rastra Yudhatama, S.STP., Kadis Dispora, Hj. Mursinah, S.H., M.H., Danramil 05 Ciputat Mayor Infanteri Tarsan, serta Sekcam Ciputat Timur, H. Kamaludin, S.Ag., M.Si. Jum’at 31/01/2025.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Ciputat Timur menyampaikan himbauan kepada masyarakat, terutama orang tua, untuk selalu menjaga anak-anak mereka dari pengaruh negatif. “Kenakalan remaja kini menjadi perhatian kita semua, apalagi dengan sering terjadinya tawuran di lingkungan. Kami mengimbau agar orang tua lebih waspada dan mendampingi anak-anak mereka,” ujar Kapolsek Bambang Askar Sodiq.

Kapolsek juga mengajak warga, terutama anak-anak remaja, untuk menyerahkan senjata tajam (sajam) yang mungkin dimiliki, guna mengurangi kenakalan remaja dan menjaga keamanan lingkungan. “Jika ada yang menemukan senjata tajam, segera serahkan kepada pihak keamanan, sehingga kita bisa sama-sama menjaga ketertiban di lingkungan kita,” tambahnya.

Acara ini juga dihadiri oleh para lurah dan staf kecamatan, serta Panit Binmas, Ipda Linny Rizky, yang turut serta dalam kegiatan ini. Kegiatan olahraga yang dilaksanakan bertujuan untuk mempererat hubungan antarwarga dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap pentingnya kebugaran tubuh dan keselamatan bersama.

” Rusdan “

TANGSEL, ( TB )-Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Kedaung, Bhabinkamtibmas Polsek Pamulang Aiptu Udin Saripudin melakukan kolaborasi dengan RT RW untuk memantau situasi lingkungan, khususnya di sepanjang Jalan Aria Putra Kedaung. Kegiatan ini juga melibatkan Kelompok Siskamling (KSK) dan masyarakat setempat.

Aiptu Udin Saripudin menjelaskan, patroli yang dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan jalanan seperti pencurian, pencurian kendaraan bermotor (ranmor), tawuran antar remaja, serta kejahatan lainnya yang bisa meresahkan warga. “Kami Bhabinkamtibmas selalu melakukan patroli di lokasi-lokasi yang rawan kejahatan, agar lingkungan tetap aman dan kondusif,” ujar Udin saat ditemui di lokasi, Jumat (31/01/2025).

Udin juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua, untuk lebih aktif mengawasi pergaulan anak-anak remaja mereka. “Kami berharap orang tua dapat bekerjasama dengan kami untuk menjaga anak-anaknya, agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lingkungan sekitar tetap aman dan terhindar dari potensi kejahatan yang dapat merusak kenyamanan masyarakat. Keberadaan RT RW, KSK, serta keterlibatan warga sangat diharapkan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

” Rusdan “

JAKARTA,( TB )- Sidang Makamah Konstitusi (MK) perkara Nomor 242/PHPU.BUP-XXIII/2025, terkait perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Nduga, mengagendakan yakni, mendengarkan jawaban Termohon serta mendengarkan keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu serta pengesahan alat bukti para pihak.

Dalam sidang lanjutan yang kedua ini, Matheus Mamun Sare selaku kuasa hukum Termohon (KPU) mengungkapkan, pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Nduga dengan menggunakan sistem noken dilaksanakan pada 27 November 2024.

“Kemudian pada 28 November sampai dengan 3 Desember 2024 dilakukan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik, dan pada 6–7 Desember 2024 dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten,” ungkapnya, Kamis,30/01/2025

Lebih lanjut, Matheus menambahkan, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 dilakukan dengan sistem noken dan seluruh tahapan dipusatkan di Distrik Kenyam.

“Ini didasarkan pada kesepakatan bersama dengan menentukan titik distribusi logistik dan pemetaan TPS untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Nduga,” ujar Matheus.

Selain itu, Matheus menegaskan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil–adilnya (ex aequo et bono).

Sebagai informasi sidang ini dilaksanakan oleh Panel Hakim 1 yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah di Ruang Sidang Lantai 4, Gedung 2 MK.

” Red “

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menghadiri peresmian Rumah Sehat Baznas (RSB) yang berlokasi di Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedong Tataan Kamis, (30/1/2025).

Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita serta dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting. Beberapa diantaranya yaitu Ketua Baznas RI Prof. Noor Ahmad, Pimpinan Baznas RI Pembina Wilayah Lampung Prof. Nadratuzzaman Hosen, Ketua Baznas Provinsi Lampung Iskandar Zulkarnain, Ketua Baznas Pesawaran Abdul Hamid, Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Achmad Rico Julian, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Rumah Sehat Baznas merupakan program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu (mustahik) melalui sistem kepesertaan.

RSB Kabupaten Pesawaran sendiri berdiri di atas lahan seluas 1.924 m² yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah. RSB Pesawaran menjadi yang kedua di Provinsi Lampung setelah RSB Lampung Tengah, dan secara nasional merupakan bagian dari 38 unit RSB yang telah dibangun di Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengapresiasi upaya Baznas RI dalam menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Bupati Dendi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mendukung penuh program ini dengan menyediakan lahan serta mengirim tenaga medis seperti dokter dan perawat guna meningkatkan kualitas layanan.

“Ke depan, mungkin akan ada upaya kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BPJS dan Dinas Kesehatan setempat, untuk meningkatkan pelayanan RSB. Saat ini, layanan yang diberikan masih bersifat rawat jalan, namun diharapkan nantinya fasilitas dapat ditingkatkan menjadi layanan rawat inap dengan tambahan gedung, ruang, serta tenaga medis,” ujar Bupati Dendi.

Ketua Baznas RI Prof. Noor Ahmad, menjelaskan bahwa pembangunan RSB ini merupakan hasil kerja sama antara Baznas pusat, daerah, dan pemerintah kabupaten. Ketua Baznas RI menyebut bahwa seluruh biaya operasional tenaga medis dan staf akan ditanggung oleh Baznas pusat selama dua tahun pertama.

“RSB adalah rumah sehat tanpa kasir, artinya semua layanan diberikan secara gratis kepada mustahik. Ini merupakan bukti nyata kepedulian Baznas dan Pemerintah Daerah dalam membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses kesehatan yang layak,” ungkap Prof. Noor Ahmad.

Sementara itu, Ketua Baznas Pesawaran Abdul Hamid, juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan RSB ini. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya.

“Peletakan batu pertama RSB ini telah dilakukan pada 31 Juli 2024, yang menjadi tonggak sejarah kerja sama antara Baznas RI dan Pemkab Pesawaran dalam memberikan layanan kesehatan gratis bagi fakir miskin,” ujarnya.

Setelah diresmikan hari ini, RSB Kabupaten Pesawaran akan mulai beroperasi dan menyediakan berbagai layanan kesehatan gratis, di antaranya poli gigi, poli umum, poli KIA, layanan laktasi, IGD, apotek, serta ambulans gratis. Layanan kesehatan ini beroperasi dari Senin hingga Sabtu, pukul 08.00–17.00 WIB.

Pada kesempatan peresmian ini, Baznas juga menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk triwulan pertama. Bantuan tersebut antara lain Beras Sedekah (Berkah) sebanyak 3.500 paket, program Bedah Rumah Layak Sehat (Berkat) untuk 30 rumah, serta program Benah Rumah (Benar) bagi 10 unit rumah dengan bantuan senilai Rp5–7 juta per unit.(Oby)

BANDAR LAMPUNG, (TB) – Insiden baku tembak antara polisi dan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kembali terjadi di Kota Bandar Lampung.

Dalam kejadian yang berlangsung pada Kamis (30/1/2025) siang di Jalan Putri Balau, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, satu pelaku berhasil diamankan pihak kepolisian.
Baku tembak polisi dan Pelaku Curanmor di Bandar Lampung, Satu Pelaku Berhasil Diamankan.

Berdasarkan video yang beredar, tampak para pelaku mencoba melarikan diri dari kejaran warga. Seorang anggota polisi yang keluar dari mobil kemudian mengejar mereka sambil melepaskan tembakan peringatan. Dalam rekaman video, terdengar suara perekam yang mengatakan, “Pistol itu pistol, maling itu maling,”

Polisi berhasil menangkap satu pelaku yang saat digeledah ditemukan membawa senjata api rakitan jenis revolver di saku celananya.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

“Benar, sudah diamankan satu di Polsek TKT. Saat ini masih dalam tahap pengembangan, kami masih mendalami peristiwa ini. Anggota sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut, nanti setelah lengkap akan kami klarifikasi,” Katanya.

Yuni juga mengkonfirmasi bahwa ada anggota kepolisian yang melepaskan tembakan ke arah pelaku.

“Ya, anggota kami memang langsung merespons kejadian secara spontan, dibantu masyarakat di lokasi,” tambahnya.

Hingga kini, polisi masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap jaringan pelaku curanmor yang terlibat dalam insiden ini. (Oby/Rls)

JAKARTA, ( TB )-M. Risky Ikbal, kuasa hukum pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai nomor urut 01, Deny Garuda, S.IP dan Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd, resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Morotai ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.

Laporan yang diterima oleh DKPP dengan nomor registrasi 767/02/23/SET-02/XII/2024 pada 23 Desember 2024 ini, menyebutkan adanya dugaan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Morotai dalam proses verifikasi calon kepala daerah. Laporan tersebut menyatakan bahwa KPU Morotai telah meloloskan calon Bupati nomor urut 03, Rusli Sibua, yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai bupati.29/01/2025

Dalam laporan tersebut, M. Riski Ikdal menjelaskan bahwa Rusli Sibua diduga memiliki dua kartu tanda penduduk (KTP) yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Rusli Sibua juga masih memiliki tanggungan utang yang belum diselesaikan kepada pihak perusahaan MMC, dan diketahui masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, sebagaimana yang tercatat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pulau Morotai.

Menurut kuasa hukum paslon 01 ini, tindakan KPU dan Bawaslu Morotai menunjukkan adanya ketidakberimbangan dalam penanganan proses pemilu, khususnya dalam verifikasi berkas calon. Hal ini dinilai melanggar ketentuan Pasal 184 UU Pemilukada yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara pemilu untuk melakukan verifikasi secara komprehensif dan objektif.

M. Riski Ikdal juga menambahkan bahwa Bawaslu Morotai dianggap tidak profesional dalam menanggapi laporan-laporan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum paslon 01, karena beberapa pengaduan mereka selalu ditolak tanpa ada tindak lanjut atau pemeriksaan lebih mendalam.

Saat ini, pihaknya masih menunggu panggilan pemeriksaan dari DKPP RI untuk proses lebih lanjut terkait laporan tersebut.

Laporan ini menjadi sorotan penting dalam rangka menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pulau Morotai, serta diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi penegakan aturan yang lebih tegas dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung.

” Red “

BANDAR LAMPUNG, (TB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran mengapresiasi kinerja Badan Adhoc Se-Kabupaten Pesawaran serta para stakeholder. Penghargaan diberikan lantaran  Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berjalan lancar, damai dan aman.

Pemberian penghargaan dari KPU Pesawaran berlangsung di Hotel Emersia Teluk Betung Bandar Lampung, Senin (27/1/2025) pukul 08.00 wib dampai dengan selesai.

Hadir di kegiatan tersebut, Kapolres Pesawaran, Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kesbangpol Kabupaten Pesawaran, Forkopimda dan seluruh PPK dan PPS se-Kabupaten Pesawaran juga seluruh Organisasi Pers dan Ormas se-kabupaten Pesawaran.

Dalam sambutannya Ketua KPU Pesawaran Feri Ihksan, menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesawaran yang sudah melaksanakan Pilkada Serentak 2024 terlaksana dengan sukses dan damai.

” Banyak kejadian yang dialami menyukseskan pilkada, terimakasih kepada Polres Pesawaran, Dandim serta stakeholder juga ormas dan media,” Katanya.

Dilanjutkannya, pilkada 2024 di Kabupaten Pesawaran, cerminan demokrasi yang positif.

“Dalam proses demokrasi, mencapai positif dalam pilkada serentak kemarin,” Ujarnya.

KPU Pesawaran mengapresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada badan adhoc se-Kabupaten Pesawaran, forkopimda, kejaksaan dan polres. KPU memberikan piagam penghargaan kepada pada Stakeholder, badan Adhoc, media dan Ormas dan seluruh elemen masyarakat yang sudah membantu terselenggaranya pemilu dengan sukses dan aman.

(Oby)