DEPOK – Pemerintah Kota Depok memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, higienis, dan bernutrisi. Langkah ini dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tapos, Jumat (17/4/2026) dini hari.
Sidak yang dimulai sejak pukul 04.00 WIB tersebut dipimpin langsung Wakil Wali Kota Depok sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG, Chandra Rahmansyah, dengan melibatkan unsur TNI-Polri, DPRD, Kejaksaan, serta perangkat daerah.
Pengawasan pada jam produksi ini dinilai krusial karena menjadi titik awal kualitas pangan ditentukan, mulai dari proses pengolahan hingga kesiapan distribusi.
“Sidak ini memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman dikonsumsi dan tepat sasaran. Program ini harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar berjalan,” ujar Chandra.
Dari hasil sidak, tim menemukan sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki, terutama pada pengelolaan lingkungan dapur dan sistem sanitasi. Beberapa dapur tercatat belum optimal dalam pengelolaan sampah dan pengolahan limbah, yang berpotensi memengaruhi kebersihan dan keamanan makanan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Devi Maryori, menegaskan pentingnya penerapan Standar Laik Higienis Sanitasi (SLHS) secara menyeluruh. Saat ini, dari 156 dapur MBG yang beroperasi, baru 49 yang telah mengantongi sertifikat tersebut.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Kebersihan dapur, pengelolaan limbah, hingga pemisahan area kerja harus sesuai standar agar tidak terjadi kontaminasi,” jelasnya.
Selain itu, tim juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas pendukung, seperti alat pengukur suhu untuk penyimpanan bahan makanan, pemisahan ruang pendingin dan pengemasan, serta sistem pencucian peralatan makan yang memenuhi standar higienitas.
Meski menemukan sejumlah catatan, Satgas tetap mengapresiasi variasi menu dan komposisi gizi yang disajikan lima SPPG di Tapos yang dinilai sudah memenuhi prinsip keseimbangan nutrisi.
