BOGOR, (TB) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menerima kunjungan studi lapangan dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XXXIV yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta.
Kegiatan ini disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, di Gedung Serbaguna I Setda, pada Senin (30/6/2025).
Dalam sambutannya, Sekda Ajat menyampaikan apresiasi atas kunjungan peserta PKP ke wilayahnya. Ia menilai kegiatan semacam ini bukan hanya sebagai bentuk peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga momentum penting dalam membangun kolaborasi lintas wilayah, khususnya kawasan Jabodetabek.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Bogor sangat senang atas kehadiran peserta PKP dari Pemprov DKI Jakarta. Saya kira ini adalah bentuk diklat yang kami tunggu-tunggu. Mudah-mudahan ini menjadi awal kita merajut dan merancang pembangunan bersama di wilayah Jabodetabek,” ujar Ajat.
Ajat juga memberikan masukan terkait pelaksanaan studi lapangan. Menurutnya, kegiatan semacam ini seharusnya memberikan waktu yang cukup bagi peserta agar dapat memahami kondisi riil di lapangan secara mendalam.
“Kalau sudah turun ke lapangan, sebaiknya jangan terlalu sebentar. Perlu waktu yang cukup agar benar-benar bersentuhan dengan masyarakat dan alam Kabupaten Bogor. Supaya pelatihan ini bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar membentuk feel kita sebagai ASN yang mengelola pemerintahan, baik secara internal maupun eksternal,” tambahnya.
Studi lapangan ini merupakan bagian dari metode pembelajaran PKP untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, analisis permasalahan, serta pengambilan keputusan berbasis kondisi nyata. Selama di Kabupaten Bogor, peserta dijadwalkan mengunjungi beberapa perangkat daerah sebagai lokus studi, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Koperasi dan UKM.
Pemkab Bogor menyambut baik kolaborasi ini dan berharap pengalaman para peserta dapat memperkaya praktik-praktik tata kelola pemerintahan di masing-masing instansi, serta memperkuat sinergi antarwilayah demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif. (Sto)
