BOGOR – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Sinergi Penguatan Infrastruktur Layanan Informatika dalam rangka percepatan transformasi digital nasional di Kota Bogor, Kamis (2/7/2026).
Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko Dono Indarto, dan dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, serta pelaku industri telekomunikasi.
Dalam kesempatan tersebut, Eko Dono Indarto menegaskan bahwa transformasi digital nasional tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan aplikasi, tetapi membutuhkan dukungan infrastruktur digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Transformasi digital tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi. Diperlukan infrastruktur yang terintegrasi, pemerataan konektivitas, interoperabilitas data, serta keamanan siber yang kuat agar pelayanan publik digital dapat berjalan secara efektif, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah isu strategis, di antaranya integrasi layanan pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), pengembangan ekosistem Pusat Data Nasional (PDN), sinkronisasi belanja teknologi informasi, pemerataan akses konektivitas, penyederhanaan perizinan, hingga penguatan sistem keamanan siber nasional.
Kemenko Polkam juga mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, serta pembangunan infrastruktur digital guna menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Selain itu, penyelarasan data wilayah blankspot, pemanfaatan bersama infrastruktur digital, penguatan kapasitas Computer Security Incident Response Team (CSIRT), serta peningkatan kemampuan pemulihan layanan menjadi agenda penting dalam mendukung ketahanan digital nasional.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan program transformasi digital bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku industri.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya transformasi digital nasional yang inklusif, aman, efisien, dan berorientasi pada kepentingan nasional, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi di seluruh Indonesia.
