DEPOK – Kontestasi pemilihan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok mulai memanas. Salah satu figur yang menyatakan keseriusannya maju dalam bursa pemilihan adalah Dr. Karlina, yang secara resmi mengambil formulir pendaftaran bakal calon Ketua Kadin Kota Depok, Kamis (9/7/2026).
Pengambilan formulir dilakukan di Sekretariat Kadin Kota Depok, Jalan AR H. Arief Rahman Hakim, Ruko Graha Depok Mas. Pada kesempatan tersebut, Dr. Karlina juga menyerahkan uang pendaftaran sebesar Rp50 juta sebagai bagian dari persyaratan administrasi pencalonan.
Kehadiran Dr. Karlina didampingi tim sukses, sejumlah pengusaha, serta perwakilan organisasi dan asosiasi dunia usaha yang menyatakan dukungannya dalam Musyawarah Kota (Mukota) Kadin Kota Depok 2026.
Ketua Tim Sukses Dr. Karlina, Wahyu, mengatakan dukungan yang mengalir kepada Dr. Karlina muncul dari harapan para pelaku usaha untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh elemen dunia usaha di Kota Depok.
"Kami melihat Dr. Karlina sebagai figur yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan kemampuan untuk merangkul seluruh pengusaha tanpa membedakan sektor usaha. Harapannya, Kadin Kota Depok ke depan menjadi organisasi yang lebih profesional, solid, dan mampu menjadi salah satu Kadin terbaik di Indonesia," ujar Wahyu.
Dukungan serupa disampaikan Ketua PHRI Kota Depok, Jane Nadeak. Menurutnya, Kota Depok membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjadi pengayom bagi seluruh pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.
"Depok memiliki potensi ekonomi yang sangat besar karena lokasinya strategis dan berbatasan langsung dengan Jakarta. Kami berharap Kadin dapat menjadi wadah yang mampu menghubungkan potensi tersebut dengan berbagai peluang investasi dan pengembangan usaha bagi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Dr. Karlina menegaskan bahwa visi yang diusungnya adalah menjadikan Kadin sebagai rumah besar bagi seluruh pelaku usaha sekaligus mitra strategis Pemerintah Kota Depok dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kadin harus mampu merangkul seluruh jenis usaha, mulai dari usaha kecil, menengah hingga perusahaan besar. Semua pelaku usaha harus mendapatkan ruang, kesempatan, dan advokasi yang setara. Kami ingin membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah agar pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan berdampak luas bagi masyarakat," ujarnya.
