BOGOR – Sejumlah kepala desa di Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, membantah tudingan yang menyebut Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau Jaro Ade, melakukan intervensi terkait persoalan lahan PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul tudingan yang dilontarkan oleh Yusuf Bachtiar saat aksi demonstrasi di depan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Dalam aksinya, Yusuf menyebut Wakil Bupati Bogor diduga melakukan intervensi terhadap kepala desa di wilayah Kecamatan Cijeruk dan Cigombong terkait persoalan lahan eks HGB PT BSS.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Desa Cijeruk, Asep Saepul Rohman, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa mendapatkan intervensi dari Wakil Bupati Bogor.
“Menyikapi permasalahan yang berkembang bahwa kepala desa se-Kecamatan Cijeruk diintervensi oleh Wakil Bupati Bogor, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah merasa diintervensi oleh beliau,” ujar Asep dalam sebuah video pernyataan.
Menurut Asep, hubungan antara kepala desa dengan Bupati maupun Wakil Bupati Bogor selama ini lebih banyak diisi dengan komunikasi, konsultasi, serta pencarian solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa.
“Bupati dan Wakil Bupati merupakan tempat kami berkonsultasi ketika menghadapi berbagai persoalan di desa. Kami meminta arahan dan solusi untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Pernyataan serupa disampaikan Kepala Desa Tanjungsari, Herman. Ia menilai tudingan yang dialamatkan kepada Jaro Ade tidak berdasar karena selama menjalankan tugas sebagai kepala desa dirinya tidak pernah mendapatkan intervensi.
“Saya sebagai Kepala Desa Tanjungsari tidak pernah merasa diintervensi oleh Wakil Bupati Bogor. Apa yang disampaikan oleh Bupati maupun Wakil Bupati adalah bentuk arahan, masukan, dan solusi dalam menjalankan pemerintahan desa,” ujar Herman.
Sementara itu, Kepala Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Muhamad Rifki Abdilah, juga menyampaikan klarifikasi serupa. Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada intervensi dari Wakil Bupati Bogor terhadap dirinya maupun pemerintah desa yang dipimpinnya.
