Paket pengadaan dengan Kode RUP 63281905 tersebut menggunakan metode e-purchasing dan mencakup penyediaan nasi box VIP, prasmanan VIP, serta snack VIP untuk mendukung berbagai kegiatan rapat yang berlangsung selama periode Januari hingga Desember 2026.
Besarnya nilai anggaran tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah kalangan terkait aspek efisiensi, kebutuhan riil, serta transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (Inspira) Bogor Raya, Yogi Ariananda, menilai anggaran konsumsi rapat yang mencapai lebih dari Rp2,2 miliar perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, publik berhak mengetahui dasar perhitungan anggaran, jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan, volume konsumsi yang dibutuhkan, hingga alasan penggunaan kategori "VIP" dalam spesifikasi pengadaan tersebut.
"Karena sumber anggarannya berasal dari uang rakyat, maka wajar jika masyarakat meminta penjelasan yang rinci. Perlu diketahui berapa jumlah rapat yang direncanakan, siapa yang masuk kategori VIP, serta bagaimana standar harga yang digunakan hingga menghasilkan nilai anggaran sebesar itu," ujar Yogi, Kamis (11/6/2026).
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.
Menurut Yogi, tanpa adanya penjelasan yang memadai, masyarakat akan sulit menilai apakah alokasi anggaran tersebut telah disusun secara proporsional berdasarkan kebutuhan atau justru berpotensi menimbulkan pemborosan.
"Kami tidak dalam posisi menuduh atau menyimpulkan. Namun pemerintah dan Sekretariat DPRD perlu menjelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami urgensi serta kebutuhan dari anggaran tersebut," katanya.
