Menteri Erick Thohir Gagal Kelola PMN, PT Hutama Karya Punya Bunga Utang Rp 3,38 T

JAKARTA, (TB) – Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) mengekspresikan keprihatinan serius dan kritik tajam terhadap kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dalam mengelola alokasi dana PMN (Penyertaan Modal Negara) serta dampaknya pada BUMN, dengan fokus pada PT. Hutama Karya (HK), berdasarkan data berikut:

Prioritas Alokasi PMN yang Terabaikan: Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 dengan tegas mengatur prioritas alokasi PMN. Namun, proyek-proyek penugasan yang diberikan kepada BUMN, termasuk PT. Hutama Karya, jelas tidak mendapatkan dukungan alokasi PMN yang memadai. Akibatnya, BUMN harus menanggung beban bunga pinjaman minimal sebesar Rp3,38 Triliun, suatu kewajiban yang seharusnya tidak seharusnya menjadi beban mereka.

Dampak Keuangan yang Mencekik: Kekurangan dukungan PMN yang cukup secara langsung meningkatkan beban keuangan perusahaan, terutama PT. Hutama Karya. Beban bunga pinjaman mencapai angka mengejutkan, yaitu Rp2,86 Triliun, yang merupakan akibat langsung dari penugasan yang tidak didukung dengan alokasi PMN yang layak.

Proyek JTTS yang Membingungkan: Proyek ambisius Jalan Tol Trans-Sumatera senilai Rp578,78 Triliun telah menimbulkan pertanyaan serius tentang kelayakan ekonominya. Terlepas dari banyaknya ruas jalan yang dianggap tidak layak secara finansial, pemerintah terus mendukungnya dengan anggaran besar. Menteri BUMN harus melakukan kajian mendalam tentang dampak ekonomi dan keuangan yang terkait dengan proyek semacam ini.

Komitmen Pendanaan Jangka Panjang yang Hilang: Persentase PMN yang tidak sesuai dengan rencana pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan kurangnya komitmen dari pemerintah untuk mendukung program penugasan jangka panjang. Dampaknya adalah BUMN yang harus mencari pendanaan tambahan dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, mengorbankan kesehatan finansial mereka.

Manajemen Pinjaman Investasi yang Tidak Efisien: PT. Hutama Karya terpaksa mengambil pinjaman investasi senilai Rp43,35 Triliun dengan tingkat bunga yang membebani. Akumulasi beban bunga yang mencapai Rp10,95 Triliun seharusnya bisa dihindari jika dukungan PMN diberikan tepat waktu dan dalam jumlah yang memadai.

Keterlibatan Menteri BUMN yang Meragukan: Ketidakkonsistenan dalam pencairan PMN, menggambarkan adanya permasalahan internal dalam manajemen pendanaan proyek penugasan. Menteri BUMN harus serius kelola BUMN, dan memastikan bahwa PMN dialokasikan dengan benar dan sesuai rencana.

CBA sangat kecewa dengan Menteri BUMN Erick Thohir, yang sangat sibuk kampanye di tiktok atau media sosial lainnya, sampai lupa urusin BUMN. Malahan kampanye seenaknya di ATM Bank plat merah tanpa perduli rasa malu. Sehingga BUMN harus menanggung beban bunga pinjaman yang seharusnya dapat dihindari jika dukungan PMN diberikan dengan efisien dan sesuai rencana.

Penulis: Jajang Nurjaman Koordinator CBA