Rusmana: Pemprov Jabar Pandang Sebelah Mata PKBM

Spread the love
image_pdfimage_print

BOGOR, (TB) – Program sekolah non formal dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat. Terbukti hirarki di Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Jabar tidak ada bidang khusus yang menangani Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Pemerintah selalu mendorong PKBM di daerah menerima siswa kesetaraan umur 21 tahun ke bawah. Kenyataan dilapangan hal itu sulit didapat dan kebanyak yang mendaftar di PKBM usia 21 tahun ke atas,” kata kepala PKBM Bintang Tunas Mulya (BTM) Rusmana Spd pada wartawan Selasa (4/1/2022) petang

Menurutnya pada 21 Desember 2021 lalu, sejumlah PKBM Bogor beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat dan berharap dapat oleh-oleh untuk kemajuan PKBM di daerah. Ternyata hasil pertemuan dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, program usulan di delegasikan pada bagian Kesra Pemprov Jabar.

Artinya kata Rusmana, Pemprov Jabar memandang sebelah mata atas kehadiran ribuan PKBM di seluruh Jawa Barat. Bukti lain ungkap Rusmana, PKBM di daerah tidak ada cantolannya di Disdik Jabar, seperti ada bagian yang membidangi PKBM.

“Usulan dan keluhan kami oleh Pak Gubernur didelegasikan pada bagian Kesra. Itu pun sepertinya hanya mencatat saja. Delegasi dari Bogor tak membuahkan hasil dan hampir tidak ada solusi keluh dan saran yang disampaikan,” kata Rusmana.

Dijelaskan, bila tidak ada hirarki di Disdik Jabar, maka PKBM di daerah akan merugi, hanya mengakui legitimasi formal saja. Pemprov Jabar buka perwakilan seperti ada Kantor Cabang Dinas (KCD) yang membidangi sekolah formal.

“Terus bagaimana nasib sekolah non formal, seperti lulusan paket C atau lainnya. Sepertinya Pemprov Jabar lepas tangan dan hanya menyerahkan pada Kementerian Pendidikan. Ini tak baik,” tegas Rusmana.

Dikatakan, di beberapa provinsi ada cantelan PKBM daerah untuk menyampaikan keluhan atau minta pendapat. Sebut saja Pemprov DKI misalnya ada bidang khusus yang menangani, untuk menyampaikan keluhan dan pendapat.

“Di Pemprov DKI ada Subdin dan ada di provinsi lain sedangkan di Jabar tidak ada alias nihil. Repot jadinya,” tegasnya.

Audiensi dengan Gubernur Jabar berharap akan ada oleh oleh yang di dapat untuk mendorong dunia pendidikan terutama non formal cara atau solusi untuk memajukan. Di Pemprov Jabar tidak ada bidang yang memperhatikan nasib sejumlah PKBM di daerah. Sehingga delegasi PKBM dari Bogor tidak merasa puas atas penjelasan Gubernur Jabar.

“Selama ini kita hanya berhubungan dan manut dengan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Sedangkan di Pemprov Jabar ada Dinas Pendidikan, untuk PKBM tidak ada cantelan disana,” katanya.

Artinya selama ini pembagian tanggung jawab Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk usia diatas 21 tahun dan diminta ada hibah pengelolaan dari Provinsi Jabbar ke daerah. Delegasi ketemu Gubernur Jabar tadinya berharap sejumlah usulan atau ada solusi yang ditawarkan baik mutu akademik maupun vokasionalnya.

Karena setiap ada kegiatan, dipastikan butuh dana operasional meskipun PKBM itu sifatnya lebih banyak membantu masyarakat yang putus sekolah.

Dia berharap kedepan lulusan PKBM dapat formalitas untuk masuk ke universitas negeri. Kini saat ini belum ada portalnya atau jatah masuk ke perguruan tinggi tidak ada sama sekali. Bila ada kata Rusmana kualitas PKBM ada semacam pengakuan dan dianggap sejajar dengan pendidikan formalnya.

Untuk itu, Rusmana berharap Pemprov Jabar dapat mensejajarkan dengan sekolah formal. Hal itu diatur dalam Permen No 2 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama untuk Paket C. Selama ini perhatian pemerintah Jabar tidak ada karena masih tergantung dengan pemerintah pusat termasuk bantuan BOP 30%.

“PKBM kerapkali di kambing hitamkan PKBM diterpa isu miring PKBM memungut biaya sekolah. PKBM di diidentikkan dengan moto terpatri, “Belajar beralaskan bumi dan beratapkan langit,” tegas Rusmana. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published.