PESISIR, (TB) - Pesisir Barat diguncang kabar tak sedap. Pagar Gedung PKK yang megah namun belum diresmikan, tiba-tiba roboh. Ironisnya, proyek ini konon telah menelan dana APBD fantastis, mencapai Rp 11,5 miliar!
Sebagai warga, saya merasa miris. Dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur atau peningkatan layanan kesehatan. Mengapa justru dihambur-hamburkan untuk sebuah gedung yang bahkan belum bisa dinikmati masyarakat?
Dugaan penggelembungan anggaran pun tak terhindarkan. Bagaimana mungkin bangunan sejenis ini bisa menelan biaya hingga Rp 11,5 miliar? Apakah ada praktik korupsi yang bermain di balik layar?
Lebih lanjut, muncul kritik pedas terkait skala prioritas pembangunan. Di tengah kebutuhan akan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD yang lebih layak, mengapa dana sebesar itu justru dialokasikan untuk Gedung PKK?
Seorang sumber bahkan berujar sinis, "Pembangunan dimaksud tidak pake skala prioritas pada hal masih lebih penting rumah dinas Bupati, wakil Bupati dan rumah dinas Ketua DPRD coba kalo diarahkan ke situ mungkin dana 11.5 milyar itu cukup bangun 3 (tiga) gedung di maksut jadi kuat dugaan sengaja untuk lahan korupsi sekarang tugas aparat penegak hukum bertindak selamat kan uang negara searah dengan program Bpk Prabowo Subianto Presiden R.I . A.Chalik".
Kini, harapan tertumpu pada aparat penegak hukum. Mampukah mereka mengungkap kebenaran di balik skandal ini? Mampukah mereka menyelamatkan uang negara yang diduga telah dikorupsi? Masyarakat Pesisir Barat menanti dengan cemas dan penuh harap.
Semoga saja, kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, agar lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran publik. Jangan sampai uang rakyat dihambur-hamburkan demi kepentingan pribadi atau golongan. (Chalik)
