BOGOR, (TB) – Gelaran Pemilihan Raya (PEMIRA) Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (KM IPB) 2025 menuai kritik tajam. Salah satu mahasiswa IPB, Akbar A., menyampaikan pernyataan sikap atas dugaan minimnya transparansi dan ketidaktegasan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara demokrasi kampus.
Dalam keterangannya, Akbar menilai KPUM gagal menunjukkan integritas dan konsistensi yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu mahasiswa.
“Sikap yang tidak transparan bukan hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga mengancam kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga kemahasiswaan itu sendiri,” tegas Akbar dalam pernyataan yang dikirimkan ke redaksi, Kamis (6/11/2025).
Akbar menyebut, KPUM dinilai tidak cukup tegas menindak pelanggaran yang terjadi selama proses PEMIRA berlangsung. Bahkan ketika bukti pelanggaran sudah jelas, keputusan yang diambil justru dianggap tidak tegas dan kabur.
“Ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan. Demokrasi kampus tidak boleh dibiarkan dikendalikan oleh kepentingan segelintir pihak,” ujarnya.
Lebih jauh, Akbar menegaskan bahwa PEMIRA bukan sekadar agenda rutin atau formalitas tahunan, melainkan wadah pembelajaran politik yang seharusnya membentuk karakter kritis, berintegritas, dan bertanggung jawab bagi mahasiswa.
Menurutnya, sikap abai, kompromistis, atau tunduk pada tekanan adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat demokrasi kampus.
“Jika KPUM tidak tegas dan tidak berpihak kepada kebenaran, maka mereka membiarkan demokrasi mati secara perlahan,” tutur Akbar.
Melalui pernyataannya, Akbar juga mengajak seluruh mahasiswa IPB untuk bersikap kritis dan tidak apatis terhadap kondisi ini.
“PEMIRA adalah milik seluruh mahasiswa, bukan alat politik segelintir elit kampus. Jika kita membiarkan penyelenggara bertindak tanpa transparansi dan tanggung jawab, maka kita sedang menyerahkan masa depan demokrasi kampus ke tangan yang salah,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak KPUM PEMIRA KM IPB 2025 belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas pernyataan tersebut.(FRI)
