JAKARTA, (TB) - Pemerintah memastikan pengerahan upaya maksimal dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Penanganan darurat ini dinilai sangat krusial, mengingat ancaman asap lintas batas yang berpotensi merusak citra Indonesia di mata dunia.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Riau yang digelar secara hybrid pada Rabu (23/7/2025).

“Penanganan karhutla bukan hanya persoalan teknis, tetapi upaya penyelamatan masa depan bangsa. Mari kita kerahkan kapasitas terbaik untuk melindungi rakyat, lingkungan, dan kredibilitas Indonesia di mata internasional,” ujar Budi Gunawan.

Enam Langkah Strategis

Dalam rapat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto sekaligus menguraikan enam langkah strategis penanganan darurat karhutla di Riau:

  1. Percepatan pemadaman untuk mencegah perluasan sebaran asap.

    Penerjunan tim teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Audit konsesi lahan di 21 kabupaten/kota terdampak.

    Moratorium izin baru untuk pembukaan lahan gambut.

Halaman:
A
Penulis: AdminTb