JAKARTA, (TB) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Ir. Doddy Hanggodo, MPE, memberikan keterangan pers terkait peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di lingkungan Kementerian PU. Pernyataan tersebut disampaikan langsung di Kantor Kementerian PU, Jl. Pattimura, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Doddy menekankan komitmennya untuk memperkuat efisiensi anggaran dan menghentikan segala bentuk kebocoran dan pemborosan dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
“Praktik pembangunan yang tidak efektif dan mahal selama ini sangat merugikan negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya transparansi anggaran dan menegaskan bahwa semua bentuk ketidakefisienan harus diakhiri, bukan ditutup-tutupi.
“Upaya peningkatan efisiensi dan pencegahan kebocoran anggaran merupakan hal yang sangat penting. Kebocoran dan pemborosan harus dihentikan, bukan ditutup-tutupi,” ujarnya.
Menteri Doddy juga mengungkapkan beberapa kasus OTT yang tengah ditangani, termasuk di Sumatera Utara dan Bangka Belitung. Menurutnya, kebocoran anggaran di sejumlah proyek di wilayah tersebut mencapai lebih dari 40%, yang menunjukkan bahwa prediksi tentang inefisiensi sebelumnya memang beralasan.
“Kasus-kasus tersebut membuktikan adanya praktik menyimpang yang selama ini memengaruhi efektivitas anggaran kita,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum, Kementerian PU telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sejumlah ASN yang terlibat dalam OTT. Di Sumatera Utara, misalnya, lima ASN telah dinonaktifkan dan dua pejabat diganti.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan lancar tanpa intervensi, sekaligus menjadi pesan kuat bahwa kementerian tidak akan mentoleransi pelanggaran integritas.
