JAKARTA, (TB) – Krisis energi melanda sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemadaman listrik yang berkepanjangan serta terhambatnya distribusi BBM menimbulkan antrean panjang di SPBU, menghambat pengiriman logistik, hingga memicu penjualan bahan bakar di atas harga resmi.
Situasi ini mendapat perhatian dari Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, yang menilai respons pemerintah harus lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi antarlembaga. Menurutnya, gangguan energi di wilayah bencana bukan hanya persoalan teknis, tetapi telah berdampak langsung terhadap keselamatan warga dan proses penanganan darurat.
“Listrik padam berhari-hari dan distribusi BBM yang tersendat bukan sekadar masalah teknis. Ini menyangkut keselamatan warga dan kelancaran penanganan darurat. Pemerintah tidak boleh lambat merespons situasi seperti ini,” ujar Ateng dalam pernyataan yang dikutip dari Parlementaria, Jumat (5/12).
Di lapangan, sejumlah SPBU tidak dapat beroperasi karena jaringan listrik terputus. Kondisi ini memperburuk ketersediaan BBM ketika pasokan baru tiba. Di beberapa titik, warga melakukan panic buying, sementara ditemukan oknum yang menjual Pertalite hingga Rp30.000 per liter. Ateng menegaskan bahwa praktik tersebut harus segera dihentikan.
“Momentum bencana tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Pemerintah dan aparat harus hadir memastikan distribusi berjalan tertib, sekaligus menindak tegas penjualan BBM di atas harga resmi,” tegasnya.
Ateng mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, Pertamina, serta aparat keamanan untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik dan membuka kembali akses distribusi menuju wilayah terisolasi. Ia juga mengusulkan adanya relaksasi pembelian BBM dan LPG bersubsidi, termasuk pelonggaran penggunaan barcode, namun tetap diawasi secara ketat agar penyaluran tepat sasaran.
Menurutnya, percepatan pemulihan energi membutuhkan birokrasi yang lincah dan responsif. “Dalam situasi bencana, keselamatan dan kebutuhan dasar warga harus menjadi prioritas utama, bukan terhambat oleh prosedur yang memperlambat penanganan,” lanjutnya.
Komisi XII memastikan akan terus mengawal proses pemulihan energi di wilayah terdampak. Ateng menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah pemerintah agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.
“Negara harus hadir penuh untuk rakyat yang sedang mengalami musibah,” tutup Ateng. (Dery)
