DEPOK - Di tengah dinamika sosial dan politik pasca-Pilkada, ruang-ruang rekonsiliasi di Kota Depok mulai terbuka. Salah satunya terlihat dalam kegiatan halalbihalal dan rekonsiliasi yang mempertemukan LSM Pokja Ramah Investasi Depok (PRID) dan LSM Gedor, di Baleka 2 Lantai 1, Rabu (8/4/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat, cair, dan penuh nuansa kekeluargaan. Lebih dari sekadar tradisi pasca-Idulfitri, forum ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali semangat kebersamaan di tengah masyarakat, sekaligus merawat harmoni setelah kontestasi politik yang sempat mewarnai ruang publik Kota Depok.
Tokoh PRID, Kasno, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna yang mendalam, tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang untuk mempertemukan kembali semangat persatuan yang sempat terfragmentasi oleh perbedaan pilihan politik.
“Pertama, tentu ini masih dalam suasana Idulfitri, sehingga kami mengadakan halalbihalal. Kedua, terkait dinamika Pilkada, bagi kami itu sudah selesai. Hari ini yang paling penting adalah bagaimana kita kembali merapatkan barisan dan memikirkan masa depan Kota Depok secara bersama-sama,” ujar Kasno.
Kasno menilai, pertemuan antara PRID dan Gedor menjadi langkah positif dalam membangun kembali komunikasi yang lebih sehat antarelemen masyarakat sipil di Kota Depok.
Ia mengakui, dinamika politik sebelumnya sempat menciptakan jarak dan ketegangan dalam hubungan sosial. Namun menurutnya, perbedaan yang pernah terjadi tidak seharusnya dibiarkan menjadi sekat yang berkepanjangan.
Justru dalam suasana pasca-Lebaran, nilai-nilai saling memaafkan, membuka ruang dialog, dan menumbuhkan kembali rasa persaudaraan menjadi sangat relevan untuk dihidupkan.
“Pertemuan tadi saya anggap sebagai sebuah kemajuan yang patut disyukuri. Suasana yang sebelumnya mungkin terasa kurang harmonis, hari ini mulai mencair. Dan itu menjadi modal penting untuk membangun hubungan yang lebih baik ke depan,” tuturnya.
Dalam pandangannya, rekonsiliasi bukanlah upaya menghapus perbedaan, melainkan kesadaran kolektif untuk menempatkan kepentingan kota di atas kepentingan kelompok.
