JAKARTA,(TB) – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (10/7). Kegiatan ini merupakan upaya strategis memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Turut hadir mendampingi Bupati Bogor antara lain Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, serta Plt. Inspektur Kabupaten Bogor. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen antikorupsi oleh sejumlah gubernur dan pimpinan DPRD, disaksikan langsung oleh Ketua KPK RI, Johanis Tanak.
Dalam arahannya, Johanis menekankan pentingnya komitmen kolektif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Anggaran yang diperoleh dari rakyat harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas Johanis.
Ia mengapresiasi langkah sejumlah kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong reformasi birokrasi dan penguatan pengawasan internal.
Lebih lanjut, Johanis mengajak seluruh pejabat publik—baik di eksekutif maupun legislatif—untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang adil dan bersih, demi mewujudkan good governance di seluruh lini pemerintahan.
Rudy Susmanto menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya membangun sistem pengawasan yang kuat serta memperkuat transparansi dalam setiap proses penganggaran, pengadaan, dan pelayanan publik.
“Pemerintahan yang bersih adalah pondasi utama pembangunan daerah. Kami terus berkomitmen untuk menegakkan akuntabilitas dan menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama,” ujar Rudy dalam pernyataannya usai acara. (Sto)
