JAKARTA, (TB) - Gelombang kritik menghantam Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyusul pernyataannya yang kontroversial terkait SPBU swasta. Pernyataan yang dianggap bernada ancaman itu, kini berbuntut panjang dan menyeret namanya dalam dugaan praktik percaloan.

Center for Budget Analysis (CBA) melalui Direktur Eksekutifnya, Uchok Sky Khadafi, tanpa tedeng aling-aling menuding Bahlil telah mengaburkan peran negara dan bertindak layaknya seorang makelar bagi kepentingan Pertamina.

Uchok menilai, pernyataan Bahlil yang mewajibkan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina adalah bentuk intervensi yang melampaui batas kewenangan regulator. Pemerintah, kata dia, seharusnya menciptakan persaingan yang sehat, bukan malah memihak satu entitas bisnis.

“Pemaksaan Bahlil kepada SPBU swasta agar membeli BBM Pertamina sudah mengarahkan pemerintah sebagai pedagang, bukan regulator lagi,” tegas Uchok Sky dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Menurut Uchok, kebijakan ini jelas-jelas menabrak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menjamin kebebasan badan usaha swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan hilir migas setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

“UU Migas tidak memberikan monopoli distribusi BBM kepada Pertamina. Pemerintah seharusnya menjamin keseimbangan pasar, bukan memihak satu pelaku usaha milik negara untuk menekan yang lain,” lanjut Uchok.

Lebih jauh, Uchok menyoroti dampak negatif kebijakan ini terhadap kredibilitas pemerintahan Prabowo - Gubran. Ia khawatir, citra pemerintah sebagai penjaga iklim usaha yang adil akan tercoreng.

“Kebijakan ini menghapus citra pemerintah sebagai wasit yang netral. Bahlil diduga bertindak seperti calo bagi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri,” sindir Uchok Sky.

CBA bahkan memprediksi dampak yang lebih mengerikan jika kebijakan ini terus dipaksakan. Gelombang kebangkrutan SPBU swasta diyakini akan terjadi, memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan aksi protes dari para pekerja yang kehilangan mata pencaharian.