CIBINONG, (TB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencatat penurunan angka kemiskinan yang signifikan pada tahun 2025. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor turun menjadi 6,25 persen, lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang berada di 7,46 persen dan Nasional 9,63 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), Bambam Setia Aji, menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor telah menjadi salah satu daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat sejak 2007. Hal tersebut tidak lepas dari besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta jiwa pada 2025, sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Walaupun jumlah penduduk miskin mencapai 446.790 orang, rasio kemiskinan kita justru lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Tren penurunan kemiskinan tercatat sejak 2021, dari 8,13 persen kini turun menjadi 6,25 persen pada 2025,” jelas Bambam.
Ia mengungkapkan bahwa sekitar 120 ribu penduduk telah berhasil keluar dari zona kemiskinan dalam lima tahun terakhir, atau rata-rata 24 ribu orang per tahun. Capaian ini merupakan hasil dari berbagai program pemerintah daerah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Bambam menambahkan bahwa Pemkab Bogor telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor dengan total alokasi anggaran mencapai Rp700 miliar pada tahun 2025. Beberapa program utama yang menjadi kontributor penurunan kemiskinan antara lain:
Perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Tahun 2025 ditargetkan 3.406 unit Rutilahu diperbaiki.
Program hunian tetap bagi keluarga terdampak bencana alam.
Program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi mikro untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
“Pemerintah daerah optimistis bahwa pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial yang berkelanjutan akan mempercepat penurunan kemiskinan. Tahun 2026, Bupati Bogor juga menganggarkan Rp1 triliun untuk jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat Kabupaten Bogor memiliki akses kesehatan 100 persen,” kata Bambam.
