LANGKAWI, (TB) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, menghadiri ASEAN Ministers of Education Roundtable yang digelar di Langkawi, Malaysia. Pertemuan tingkat tinggi ini diinisiasi oleh Pemerintah Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 dan fokus pada upaya bersama untuk memitigasi tantangan Anak Tidak Sekolah (ATS) di kawasan Asia Tenggara.
Acara ini juga menjadi momentum untuk menghasilkan Joint Ministerial Statement on Out-of-School Children and Youth (OOSCY) – Accelerating Innovative Strategies: Mitigating OOSCY Challenges yang diharapkan akan diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN.
Dalam sesi pleno utama, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan komitmen Indonesia dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN 2012.
“Laporan UNESCO tahun 2024 menunjukkan lebih dari 250 juta anak dan remaja di dunia masih putus sekolah. Ini adalah panggilan moral dan kebijakan yang tak bisa kita abaikan,” ujar Mu’ti dalam pidatonya.
Praktik Baik Indonesia dalam Mitigasi Anak Tidak Sekolah
Indonesia telah memulai langkah konkret melalui Strategi Nasional yang memperkuat sinergi lintas kementerian dan daerah sejak 2020. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menargetkan pendidikan wajib 13 tahun sejak usia dini.
Mu’ti memaparkan bahwa pemerintah telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang terintegrasi dengan data sosial-ekonomi untuk memperkuat sasaran penerima manfaat Program Indonesia Pintar, yang telah mendukung lebih dari 18,8 juta siswa pada 2024.
Transformasi digital juga diakselerasi melalui peluncuran aplikasi super "Rumah Pendidikan" yang bisa diakses daring dan luring, serta program revitalisasi sekolah untuk memperluas akses dan pemerataan kualitas pendidikan.
Inklusivitas Lewat Pendidikan Nonformal dan Model Komunitas
