BOGOR, (TB) – Maraknya bangunan sarana pendidikan baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta yang berdiri di atas lahan basah merupakan salah satu dampak dari semrawutnya

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Ahmad Yaudin Sogir mengatakan akan segera mendorong dan mencari solusi agar sarana pendidikan swasta yang sudah terbangun di kabupaten bogor sesegera mungkin dapat mengantongi ijin
“Khusus yang sudah terbangun kita akan dorong agar secepatnya memiliki ijin,” ujar Sogir kepada media ini, Senin 13 Januari 2025.

Pada dasarnya lanjut Sogir, Pemerintah berterimakasih dengan adanya sarana pendidikan swasta yang turut meringankan anggaran APBD. Adanya bangunan sekolah swasta tersebut, ke depannya terkait tata ruang, Bapedda Litbang Kabupaten Bogor harus melakukan sosialisasi ke desa-desa hingga RT-RW terkait peruntukan lahan, mana yang boleh dan tidak boleh di bangun usaha dan pendidikan.

Sehingga sambungnya, seluruh masyarakat jadi tau, kalau punya tanah dan mau membangun harus sesuai peruntukannya, sehingga tidak menghambat investasi.

“Di bawah Komando Bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto kami yakin semua akan terakomodir sesuai ketentuan peraturan Daerah,” ucapnya.

Menurut Sogir, Bupati Rudy Susmanto masih jernih dan visioner, sehingga ia yakin dalam konsep pembangunan kabupaten bogor beliau akan berhati-hati.

” Saya kira nanti Bupati Rudy Susmanto perlu hati-hati dalam menempatkan pejabat untuk membantu tugas beratnya. Harus sesuai bidangnya agar tidak jalan di tempat,” ucap Sogir.

Karena menurutnya, jika bukan ahlinya, segala sesuatu tinggal tunggu kehancuran.
“Jangan pilih Pejabat SKPD ABS (asal bapak senang) tapi harus yang benar-benar kompeten, kredibel yang mau bekerja membangun kabupaten bogor”.Tandasnya. (Sto)

PESAWARAN, (TB) – Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPD LSM, APKAN) Bandar Lampung mendatangi Kejaksaan Negeri (KEJARI) Pesawaran guna melaporkan Kepala Desa (Kades) Sukajaya Kecamatan Way Rilau Kabupaten Pesawaran, Jum’at (10/1/2025).

Laporan tersebut tertuang dalam surat No; 073/B/APKAN/Bandar Lampung/1/2025 prihal Pengaduan atas Dugaan KKN Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023 yang di terima oleh Petugas Terpadu Satu Pintu(PTSP) Kejaksaan Negeri Pesawaran yang bernama Nova Nuraini.

Hartasi ketua DPD APKAN Bandar Lampung mengharapkan keseriusan Kejaksaan Negeri Pesawaran untuk mengusut tuntas dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang di lakukan oleh Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Way Rilau Kabupaten Pesawaran.

” Saya mengharapkan keseriusan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kaitan ini Kejaksaan Negeri Pesawaran untuk mengusut tuntas Dugaan KKN Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023 yang di lakukan oleh Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Way Rilau Kabupaten Pesawaran,” Kata Hartasi.

” Ada pun dugaan KKN sudah kami serahkan ke pihak Kejari Pesawaran, Saya berharap agar Pihak Kejari Pesawaran untuk mengkroscek langsung dugaan pekerjaan Kapala Desa Sukajaya Kecamatan Way Khilau (Tarmizi),” Harapnya.

Pada tahun 2023 Desa Suka Jaya mendapatkan anggaran sebesar -+ 755.146.000. Adapun Daftar Dana Desa yang sudah di dapatkan dari beberapa Narasumber dan di duga Fiktif, Mark-up dan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut :

1). Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) (Pembangunan TPT dusun 5 (350m), Anggaran sebesar 126.000.000
2). Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) (Pembangunan Peningkatan TPT menjadi Drainase Dusun 2 (210m), Anggaran sebesar 61.145.000
3). Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya (Kegiatan Starting), Anggaran sebesar 24.555.000
4). Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemerintah Desa (Insentif LinMas 22 orang), Anggaran sebesar 26.400.000
5). Jumlah Frekuensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota (Pengadaan Lapangan Volley), Anggaran sebesar 13.485.000
6). Lumbung Desa (Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll), Anggaran sebesar 41.250.000
7). Jalan Desa (Pembuatan Jalan Usaha Tani Dusun 5, Anggaran sebesar 29.000.000.
8). Jalan Desa (Pembuatan Siring Drainase (350M), Anggaran sebesar 16.000.000.(Oby)

MAJALENGKA, (TB) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi terus mendorong optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Majalengka, guna mendukung konektivitas dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Hal ini diungkapkan Menhub Dudy saat meninjau pengembangan kawasan bandara tersebut, Kamis (9/1).

Menhub Dudy yakin kawasan bandara Kertajati akan berkembang mengingat potensi yang dimiliki bandara tersebut.

“Bandara Kertajati ini memiliki potensi yang bagus. Kami dari Kemenhub akan mendukung segala upaya yang dilakukan untuk mengembangkan bandara Kertajati,” ujar Menhub Dudy.

Sepanjang tahun 2024, pergerakan penumpang dari dan menuju Bandara Kertajati sebanyak 413.240 penumpang. Sebesar 82,8% merupakan penerbangan domestik, sementara 17,2% merupakan penerbangan internasional. Angka pergerakan penumpang ini naik tiga kali lipat dibanding tahun 2023 yang sebesar 135.535 penumpang.

Sementara, itu jumlah pergerakan pesawat di sepanjang tahun 2024 sebanyak 3.411 penerbangan. Jumlah ini naik 158% dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 1.323 penerbangan. Dominasi penerbangan masih pada tujuan domestik dengan rute penerbangan terbanyak dari dan menuju Denpasar, Medan, dan Balikpapan.

“Kami sedang mengundang maskapai agar membuka rute dan melayani penerbangan secara rutin dari dan menuju Bandara Kertajati. Kawasan bandara ini juga akan dikembangkan dengan maksimal,” kata Menhub.

Terdapat empat strategi utama dalam pengembangan kawasan Bandara Kertajati. Pertama adalah dengan mengoptimalkan lahan bandara seluas 1.800 hektar dengan menempatkan fasilitas strategis yang saling terintegrasi melalui satu sistem moda transportasi (APMS). Area yang akan terintegrasi adalah gedung terminal, mixed use commercial area, e-commece hub, dan Kertajati Aircraft Maintenance Center (KAMC).

Kedua, mengembangkan fasilitas non aeronautica atau mixed use commercial area yang terletak di tengah kawasan potensial bandara dengan luasan 21,9 Ha. Fasilitas ini merupakan fasilitas pendukung yang menunjang kegiatan di bandara, seperti hotel, ruang acara kegiatan bisnis (Meetings, Incentives, Conventions and, Exhibitions / MICE), leisure mall, gedung parkir, dan lainnya.

Ketiga, mengembangkan kawasan e-commerce hub sebagai pusat logistik kargo. Kawasan ini memiliki lahan seluas 68,4 hektar dengan kapasitas 500.000 ton per tahun. Bandara Kertajati akan meningkatkan aktivitas kargo dengan memberi insentif tarif gudang dan tarif kargo udara / regulated agent (RA), menambah rute dan frekuensi penerbangan, serta memberikan insentif trucking.

Keempat adalah dengan mengembangkan Kertajati Aircraft Maintenance Center (KAMC) di atas lahan seluas 84,2 hektar. Pada KAMC ini terdapat fasilitas perawatan bandara atau Maintenance, Repair and Overhaul (MRO). Berdasarkan data dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, 46% pesawat Indonesia masih melakukan kegiatan MRO di luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya peluang pasar untuk mengembangkan fasilitas MRO di Kertajati.

Bandara Kertajati juga akan melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan pergerakan penumpang dan penerbangan. Di antaranya, dengan melakukan rebranding bandara melalui promosi dan bundling diskon dengan tiket wisata dan hotel, memaksimalkan posisi sebagai bandara pemberangkatan umroh dan haji, serta memberikan insentif kepada maskapai yang membuka rute baru. (**)

BOGOR, (TB) – Kepala Dinas PUPR, Iwan Iriawan mengatakan serapan anggaran tahun 2024 mencapai 94 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berkisar 80 persen.

“Secara statistik ada pergerakan positif dan untuk tahun 2024 bisa di angka 94 persen,” ujar Iwan Kamis (9/1)

Menurutnya, penyerapan anggaran hingga diangka 94 persen jadi indikator perbaikan berjalannya hampir semua program di PUPR. Dan dari semua rencana kerja tahun kemarin berjalan, kecuali ada perbaikan untuk proyek mangkrak tinggalan tahun 2023.

“Dan seperti yang sudah sampaikan ke Sekda untuk proyek luncuran ada dua salah satunya karena truck hotmix terperosok sehingga menghalangi truck lain,” ujarnya

Untuk target PUPR kedepan, Iwan menyebut, dirinya hanya ingin mengembalikan semua bidang di PUPR ke jalurnya.”Untuk ini memang tidak mudah jadi upayanya seperti mengembalikan kultur yang sudah biasa dilakukan,” tandasnya

Karena itu, lanjutnya, masyarakat supaya paham kita tidak terlena dengan kondisi yang ada. Bahkan sedikit demi sedikit ada perbaikan salah satunya grafik penyerapan anggaran yang naik.

Selain itu, Iwan menyebut mulai tahun ini akan ada kordinasi yang lebih intens antar dinas di Pemkab Bogor. Sesuai arahan Bupati terpilih, Rudy Susmanto nantinya antar Dinas akan ada kerjasama dalam program yang memang harus kerjasama.

Ia mengatakan, rencana strategis tersebut akan mempermudah pekerjaan, sebab akhirnya akan saling menutup kekurangan dan sinerginya akan menghasilkan sebuah pekerjaan yang lebih baik.

DEPOK, (TB) – Mayjen TNI Purnawirawan Tatang Zaenudin optimis akan menyabet sebagai Ketua Umum (ketum) Partai Bulan Bintang (PBB). Hal itu dikatakannya melalui siaran pers di kediamannya, jalan Bukit Pasir Cijantung, Jum’at (10/1/2025).

“Maju sebagai calon Ketum Partai Bulan Bintang (PBB), saya merasa terpanggil dan prihatin dengan kondisi PBB yang semakin terpuruk. Kondisi inilah yang menjadi dasar untuk kembali memegang peran penting di partai berbasis Islam dengan penduduk mayoritas. “Kata Eks Jenderal Kopassus ini.

Seharusnya lanjut dia, partai berlambang bintang dan bulan ini bisa mendulang suara dan atau menjadi partai besar yang bisa bersaing dengan partai Nasionalis lainnya.

“Tujuan saya mencalonkan diri sudah bulat, alasannya pun sangat kuat yakni atas permintaan dari beberapa kader partai, pengurus partai PBB serta ormas-ormas dibawah naungan saya untuk maju sebagai ketua umum PBB periode 2025 -2030. “Ucapnya.

Merujuk hasil penjaringan suara tahun 2024 kemaren, Tatang Zaenudin menyebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin saat memimpin rapat pleno terbuka telah membacakan delapan partai yang lolos ke parlemen untuk periode lima tahun ke depan, yaitu;

1. PDI-P dengan jumlah 110 kursi;
2. Golkar dengan 102 kursi;
3. Gerindra dengan 86 kursi;
4. NasDem dengan 69 kursi;
5. PKB dengan 68 kursi;
6. PKS dengan 53 kursi;
7. PAN dengan 48 kursi, dan;
8. Partai Demokrat dengan 44 kursi.

Ketua KPU juga telah menjelaskan ambang batas 4 persen yang ditetapkan dari total perolehan suara Nasional 151.793.293 sebesar 6.071.731,72.

“Untuk Partai Bulan Bintang (PBB) tahun lalu hanya memperoleh 484.487 suara, hal itulah yang membuat saya miris dan harus melakukan perubahan manajemen partai sekaligus membuka jaringan yang lebih solid kedepan jika suara pemilihan nanti saya terpilih menjadi Ketua Umum Partai PBB. “Tegas Tatang Zaenudin.

Dengan take line partai bulan bintang ‘Bangkit Bergerak Menang’ lanjut dia merupakan sebuah tantangan motivasi kuat untuk menjadikan PBB menjadi salah satu partai yang mampu masuk kedalam deretan 8 partai besar di tahun berikutnya sehingga dapat bersaing di parlemen demi menyuarakan suara rakyat Indonesia.

“Saya merasa optimis jika terpilih menjadi ketua umum partai bulan bintang periode 2025 – 2030, karena banyak gagasan dan ide cemerlang yang akan saya realisasikan, salah satunya menjalin kerjasama kepada pihak pemerintah seperti halnya ketika saya menjabat sebagai Kepala Deputi Basarnas dan bukan hanya di pemerintah pusat tetapi juga sampai ketingkat desa. “Bebernya.

Eks Jenderal bintang dua TNI AD ini begitu semangat dan optimis untuk memajukan Partai berlambang bulan dan bintang ini. Semangatnya yang tinggi pun diuraikan dalam gagasan cemerlang dengan mengajak seluruh tokoh nasional, tokoh agama, budayawan dan seluruh element masyarakat untuk bersama dirinya membangun partai PBB sesuai visi misinya untuk membawa partai ini meraih 3 sampai 4% perolehan suara.

“Di Muktamar PBB ke VI yang diselenggarakan di Denpasar Bali pada tanggal 13 – 15 Januari 2025, saya berharap terlaksana secara transparan, jujur dan bermartabat. “Pungkasnya.[]

PESAWARAN, (TB) – Forum Bela Negara Republik Indonesia (FBN RI) DPW Provinsi Lampung melalui Departemen Advokasi Hukum dan HAM menyampaikan perkembangan penting terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur, Jum’at (10/01/2025).

Dugaan kekerasan ini dilakukan oleh pimpinan salah pondok pesantren Modern Pesona Al-Quran yang beralamat di Desa Negrisakti, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Perjalanan Kasus, pada 6 Januari 2025, Fabian Boby, S.H., M.H., CLA, tim kuasa hukum korban Rava (13 tahun), telah menemui Kasat Reskrim Polres Pesawaran, Iptu Devrat Aolia Arfan, S.TrK., S.ik. Dalam pertemuan tersebut, FBN RI menyampaikan beberapa poin utama yakni:

Meminta agar pelaku segera diamankan.
Mendorong pemberatan pasal kepada pelaku karena tindakan yang dilakukan sangat kejam.

Menurut informasi yang diterima, Fabian Boby menjelaskan, Saat ini, Polres Pesawaran mengenakan Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun.

Namun, kuasa hukum korban meminta agar pelaku juga dikenakan Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang ancaman hukumannya mencapai 10 tahun, karena penganiayaan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam (sajam).

Berdasarkan keterangan saksi, penganiayaan tidak hanya dilakukan dengan tangan kosong, tetapi juga menggunakan sajam yang dipanaskan. Tindakan ini mengakibatkan luka bakar serius pada tubuh korban.

Luka-luka tersebut ditemukan di beberapa bagian tubuh, yaitu, Dada (3 luka bakar), Punggung (4 luka bakar), Tangan (1 luka bakar), Kaki (1 luka bakar) Serta beberapa luka memar dibagian wajah.

Pelaku berulang kali memanaskan sajam dan menempelkannya ke tubuh korban sebagai bentuk intimidasi agar korban mengaku, meski tidak bersalah.

Setelah laporan disampaikan, Polres Pesawaran berhasil mengamankan pelaku. “Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Polres Pesawaran dalam menangani kasus ini. Namun, kami juga mendorong pemberatan pasal mengingat tingkat kekejaman tindakan yang dilakukan,” ujar Fabian Boby, S.H., M.H., CLA, selaku kuasa hukum korban.

Menurut Fabian, tindakan pelaku mencerminkan pelanggaran moral dan hukum yang serius. “Ini bukan hanya soal keadilan bagi korban, tetapi juga menjaga integritas hukum serta memberikan efek jera kepada pelaku,” tambahnya.

FBN RI telah berkoordinasi dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) untuk menghadirkan ahli hukum pidana, Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., MH, yang akan memberikan keterangan terkait dasar hukum dan pasal apa saja yang bisa di masukkan. Saat ini, koordinasi dengan Polres Pesawaran terus berjalan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.

FBN RI mengapresiasi kerja keras Kasat Reskrim beserta jajarannya dalam mengamankan pelaku. Fabian Boby, S.H., M.H., CLA, selaku kuasa hukum korban, menyampaikan, “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Polres Pesawaran atas respons cepat mereka dalam menangani kasus ini. Namun, kami juga mendorong pemberatan pasal kepada pelaku untuk memastikan keadilan yang seimbang dengan tingkat kekejaman yang dilakukan. Tindakan ini sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku serta pelajaran bagi masyarakat luas.”

“Kami percaya bahwa Polres Pesawaran dapat menangani kasus ini dengan profesional dan tuntas. Semoga ini menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan serupa,” tutup Fabian.

(Oby/Rls)

PESAWARAN, (TB) – Dalam wujud nyata mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Aipda Apri Liansyah Bhabinkamtibmas Polsek Kedondong, Polres Pesawaran, kembali menunjukkan Kinerja Sebagai Personil Polri yang humanis dan berorientasi pada masyarakat.

Bersama kepala desa, aparatur Desa Kota Jawa, dan warga sekitar, Aipda Apri bergotong royong membersihkan puing-puing rumah warga yang rubuh akibat hujan deras disertai angin kencang, Kamis (09/01/2025)

Kapolsek Kedondong AKP Dian Afrizal, S.H., mengatakan Pada Rabu, 8 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, hujan lebat disertai angin kencang melanda Dusun III, Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran.
Bencana ini mengakibatkan rubuhnya rumah milik Jamhari bin Nasir, seorang petani berusia 60 tahun yang tinggal seorang diri. Rumah berukuran 6×9 meter itu, yang terbuat dari kayu dan berdinding anyaman bambu, ambruk sepenuhnya.

Beruntung, Jamhari yang tengah berada di dalam rumah saat kejadian selamat setelah berlindung di balik dipan. Keponakannya, Amsir bin Rahman, segera mengevakuasi Jamhari ke tempat yang aman. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai Rp 50 juta,” ujar Dian.

Mengetahui kejadian ini, Aipda Apri Liansyah langsung turun ke lokasi bersama perangkat desa dan warga setempat. Dengan semangat gotong royong, mereka membersihkan sisa-sisa reruntuhan rumah Jamhari. Tindakan ini bukan hanya untuk membantu memulihkan kondisi korban, tetapi juga menjadi wujud nyata dari pendekatan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) Polri dalam melayani masyarakat.

“Kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama saat situasi sulit seperti ini, adalah bagian dari tugas kami. Kami ingin memastikan warga terdampak tidak merasa sendiri dan mendapatkan bantuan secepat mungkin,” Imbuh Dian.

Jamhari, yang mengalami disabilitas tuli dan bisu, mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan bencana ini.
Selain membantu membersihkan rumah, aparat desa bersama Bhabinkamtibmas juga berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik bagi tempat tinggal sementara jamhari.

Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah warga tidak hanya menjadi simbol dari tugas kepolisian, tetapi juga menunjukkan sisi humanis Polri yang dekat dengan masyarakat. Dalam situasi darurat, keberadaan aparat seperti Aipda Apri memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang terdampak.

Kegiatan gotong royong ini adalah bukti konkret bahwa Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang sigap dan peduli, terutama dalam menghadapi musibah.

Dengan semangat Presisi, Polres Pesawaran terus berkomitmen untuk menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekaligus memberikan pelayanan yang terbaik. Kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk bersama-sama membangun solidaritas dan kepedulian terhadap sesama.(Oby)

PESAWARAN, (TB) – LBH Cahaya Keadilan Pesawaran mengadakan audensi dengan DPRD Kabupaten Pesawaran, Audensi tersebut membahas terkait insentif guru honorer yang tertunda lima bulan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2024 juga terkait ribuan BPJS yang non aktif, Rabu (8/1/2025) pukul 11.00 Wib sampai dengan selesai.

Dikatakan Ketua LBH Cahaya Keadilan Pesawaran Dr (can) Nurul Hidayah, SH.MH di hadapan ketua DPRD Pesawaran Achmad Rico Julian, Wakil Ketua M. Nasir, Muhammad Renaldi, Yasser Syamsurya Ryacudu dan Sekwan DPRD Pesawaran,

” Kedatangan Kami dari LBH Cahaya Keadilan Pesawaran beraudensi dengan DPRD Pesawaran guna bisa menindak lanjuti atas Warga yang telah memberikan kuasanya kepada kami yaitu Siti Rivngatin mewakili seluruh guru honorer Pesawaran dan Ihsan Basri sebagai pengguna BPJS yang non aktif, jadi kami berharap agar DPRD Pesawaran mencarikan solusi agar hak dari para guru honorer bisa dibayarkan, dan Ribuan BPJS Warga Pesawaran bisa di aktifkan kembali,” Kata Nurul.

Ditempat yang sama Ketua DPRD Pesawaran menjelaskan,

” Kami akan memanggil semua instansi yang terkait di bidang pendidikan seperti Kadis pendidikan, Ketua PGHM Pesawaran serta seluruh ketua kecamatannya,
Kami akan secepatnya menggelar hering,” Kata Achmad Rico Julian.

Ditambahkan Wakil ketua M. Nasir terkait BPJS,
” Perlu diketahui BPJS ini ada tiga macam yaitu dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten, Nanti kita akan cek satu persatu BPJS yang tidak aktif, apakah itu BPJS dari APBN atau dari Provinsi dan Kabupaten, Karna BPJS ini ada pengurangan kurang lebih ribuan BPJS,” Tambah M. Nasir.

Dipaparkan Siti Rivngatin dalam Forum tersebut bahwasanya insentif guru honorer setiap pencairan perbulan di pungut iuran sebesar 25.000 ribu rupiah lewat PGHM namun lewat FTHSNI iuran sebesar 20.000 ribu rupiah,

” iya Pak Dewan, kami setiap sebelum pencairan di minta iuran sebesar 25.000 ribu rupiah per bulan, kalau keluar 4 bulan 100.000 ribu rupiah,” Ujarnya di hadapan ketua dan wakil DPRD Pesawaran berserta jajaran juga di hadapan para awak media yang hadir.(Oby)

PESAWARAN, (TB) – Terbengkalai bahkan nyaris Tidak di pakai bertahun tahun kini kondisi Gedung Aula kantor camat Tegineneng kabupaten Pesawaran kini kondisinya terlihat parah bahkan nyaris ambruk.

Camat Tegineneng Aep Alamsyah, S.STP., M.M. Menjelaskan dengan membenarkan bahwa kondisi Aula pertemuan di kantor kecamatan tegineneng kondisinya kini mengkhawatirkan, karena kondisi gedung Aula yang sudah tidak layak dan sudah termakan usia.

” Endingnya kemarin, dan tidak ada korban pada peristiwa ini, saat hujan yang di sertai angin kencang, sehingga Gedung Aula Kantor Kecamatan Tegineneng yang terbengkalai tersebut Rubuh, (06 januari 2025) dan melihat kondisinya Selain usia gedung Aula yang terbilang Tua, yang pasti satu Tahun belakangan ini Gedung Aula kantor Kecamatan sudah tidak di gunakan lagi, karena takut kondisi gedung yang sudah tua dan kayu penyanggah Di Aula kebanyakan sudah Rapuh, dan beresiko rubuh dan dapat mencelakai” ujarnya

Di tambahnya, kami pemerintah kacamatan Tegineneng sudah melakukan upaya Perbaikan, dan mengajukan usulan melalui Musrenbangcam yang infonya akan di realisasikan di Tahun 2025

” Saya sudah melakukan komunikasi dengan pihak pemda Pesawaran melalui PUPR cipta karya atas usulan perbaikan Aula kantor camat Tegineneng, yang alhamdulillah sudah di setujui dan sudah dianggarkan di APBD kabupaten Pesawaran 2025, ” Tambahnya

Dilanjutnya, karena gedung Aula juga merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat untuk penggunaannya, yang merupakan sarana pertemuan dan banyak kegiatan masyarakat kecamatan tegineneng yang bertumpu pelaksanaannya di Aula tersebut, maka sebagai harapan Perbaikan Aula agar dapat segera di realisasikan.

” Sebagai Harapan terhadap Pemerintah kabupaten Daerah Pesawaran, agar dapat Segera merealisasikan renovasi Gedung Aula Kecamatan Tegineneng, mengingat fasilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk kegiatan masyarakat di tingkat Kecamatan, ” Tutupnya.(Oby)

BOGOR, (TB) –  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mempersilahkan semua pihak untuk melaporkan jika ditemukan  dugaan mark up, termasuk pengadaan meubelair untuk desa se-Kabupaten Bogor di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD) Kabupaten Bogor.

“Buat Pulbaket nya laporan resmi, lengkap pasti ditindak lanjuti,” ujar Kasi Penkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya saat dihubungi media ini pada Kamis 09 Januari 2025.

Menurutnya, dugaan mark up jelas menyalahi aturan sehingga upaya upaya pencegahan harus dilakukan. Namun jika ada indikasi ke perbuatan itu, aparat penegak hukum harus menindak lanjuti. “Dan tentunya harus ada bukti awal yang cukup,” jelas Cahya

Baca juga: Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Segera Panggil Kadis DPMD Terkait Dugaan Mark-up Anggaran Pengadaan Meubelair Desa

Diketahui, Mark-up anggaran pada Belanja Barang dan Jasa pengadaan meubelair untuk 412 desa se-kabupaten Bogor pada satuan kerja (Satker) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor yang menelan anggaran APBD Kabupaten Bogor senilai Rp 33 miliar lebih.

Dugaan tersebut berdasarkan hasil investigasi tim media ini terhadap 10 item barang meubelair yang sudah dikirimkan atau diterima oleh pihak desa dari DPMD.

Dimana dari 10 item barang mebeler yang dibeli dari penyedia jasa PT KMS tersebut, ditemukan beberapa item yang patut diduga harganya telah di mark-up (lebih mahal dari harga sebenarnya). Setidaknya terdapat beberapa item dengan type dan merek yang sama tapi harganya berbeda atau lebih mahal dari harga semestinya.

Sebelumnya, Wakil Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Ahmad Yaudin Sogir menyatakan sudah memanggil Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bogor untuk dimintai keterangannya namun yang datang adalah Sekretaris Dinasnya yakni Dede Armansyah.

” Kami sudah coba panggil Kepala Dinasnya untuk menanyakan mekanisme pengadaan meubelair untuk desa tersebut,tapi yang datang Sekretaris Dinasnya. Dalam keterangannya Dede Armansyah selaku Sekdis DPMD menyebutkan bahwa pengadaan meubelair untuk desa itu melalui e-Katalog dan itu sudah berdasarkan proposal yang diajukan oleh desa-desa.

Baca juga: Diduga Ada Mark-up Besar-besaran Pada Pengadaan Meubelair Untuk Desa, CBA Desak KPK Panggil dan Periksa Kadis DPMD Kabupaten Bogor

Ahmad Yaudin Sogir juga menyampaikan bahwa pemanggilan itu untuk menindaklanjuti terkait berita atau informasi bahwa adanya dugaan Mark-up anggaran pada belanja barang dan jasa pengadaan meubelair untuk 412 desa se-kabupaten Bogor.

“Hal ini kami lakukan karena Komisi 1 tidak ingin sistem administrasi pengadaan meubelair itu ada kecurangan dan penyimpangan, terang Politisi Partai PKB ini saat dikonfirmasi wartawan via telepon, Rabu 08 Januari 2025.

Sementara menanggapi dugaan mark-up anggaran tersebut, Koordinator Center of Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) segera merespon informasi ini.

” Kami mendorong Kejari Kabupaten Bogor atau KPK segera turun usut dugaan ini. Panggil dan periksa Kepala Dinas DPMD dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nya,” tegas Jajang melalui pesan tertulisnya, Selasa 07 Januari 2025. (Sto)