Dituding KKN, Ini Tanggapan PPK Pembangunan RSUD Bogor Utara
Gambar: Pembangunan RSUD Bogor Utara. (Photo dok/bs)
BOGOR, (TB) – Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek pembangunan RSUD Bogor Utara, Ani Bersari Harahap memberikan tanggapannya terkait dugaan adanya Cacat Hukum dan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang ditudingkan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GEMPAR) ke pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
Menurutnya terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat itu sudah ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
” Terkait temuan LHP BPK itu sudah Kita Tindak Lanjuti,” tulis Ani melalui pesan singkat WhatsAppnya kepada media ini, Jum’at 09 Desember 2022.
Lebih lanjut Ani Bersari juga menambahkan jika untuk kerugian yang dimaksud itu sudah dibayarkan atau dikembalikan ke Kas Daerah Pemkab Bogor.
” Sudah dibayarkan ke Kas Daerah
Sudah Clear semuanya,” jelas Ani.
Baca juga:GEMPAR Tuntut Copot Kepala Dinas Kesehatan dan PPK Pembangunan RSUD Bogor Utara, Ini Alasannya
Namun sayangnya Ani tidak menjelaskan atau merinci berapa nominal yang sudah disetorkan ke Kas Daerah tersebut.
Sebelumnya Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GEMPAR) menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mempertanyakan terkait proyek pembangunan RSUD Bogor Utara yang diduga cacat hukum, pada Kamis 08 Desember 2022.
GEMPAR menduga pembangunan RSUD Bogor Utara yang menggunakan dana Bantuan Provinsi Jawa Barat (BANPROV JABAR) dengan anggaran sebesar Rp. 93.445.975.291,00. itu diduga terindikasi kuat terjadi praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Sebab menurut Putra (Ketua/Koordinator GEMPAR) hasil pemerikasaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Lapor Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomer : 38B/LHP/XVIII.BDG/07/2022, tanggal 29 Juli 2022. terdapat  kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi pada paket pekerjaan Gedung dan Bangunan RSUD Bogor Utara yang ada di Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor tersebut.
” Ada kekurangan Volume senilai Rp. 2.962.693.350.06 dan denda keterlambatan sebesar Rp. 10.279.057.282.10. yang mana diduga total kerugian negara yaitu sebesar 13 milyar lebih,” terang Putra.
Maka dari itu kami (GEMPAR-red) kata Putra, meminta dan menuntut agar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mundur dari jabatannya karena tidak mampu menjalankan tugasnya dalam permasalahan RSUD Bogor Utara, tegasnya.
Selain itu kami juga meminta Plt Bupati Bogor segera mencopot Ani Bersari Harahap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara tersebut. Pungkasnya. (Sto/red)
