Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kota Depok, Rizwanur Rahim, mengatakan pembangunan sodetan tersebut merupakan bagian dari program berkelanjutan penanganan banjir dan genangan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas aliran air sekaligus mengurangi potensi genangan yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi di kawasan Boulevard GDC.

Kegiatan diawali dengan olahraga bersama dan fun game yang diikuti jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat. Selain itu, peserta juga mengikuti lomba menembak pistol yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan sportivitas.

Hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 16/Wira Yudha, Kolonel Inf M. Sujoko, M.Han., Wali Kota Kediri, Ketua DPRD Kota Kediri, Kapolres Kediri Kota, Kapolres Kediri, serta sejumlah pejabat dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah.

Bagi sebagian orang, pengalaman seperti itu mungkin cukup untuk membuat langkah mundur. Namun tidak bagi Susanto. Wartawan yang telah mengabdikan diri di dunia jurnalistik selama hampir dua dekade itu memilih tetap berdiri di jalur yang diyakininya: menyampaikan fakta kepada publik.

Kisah tersebut ia ungkapkan saat mengikuti kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat di GOR Wartawan, Buah Batu, Kota Bandung, Rabu (24/6/2026).

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari, mengatakan paradigma lama mengenai arsip dan perpustakaan perlu diubah agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Menurutnya, arsip tidak cukup hanya ditelusuri dan disimpan, tetapi harus dipublikasikan sehingga dapat memberikan nilai edukasi dan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat luas.

“Selama ini arsip ditelusuri lalu disimpan. Sekarang setelah ditelusuri, hasilnya harus diekspos kepada masyarakat agar semakin banyak masyarakat yang memahami sejarah dan memiliki literasi yang lebih baik,” ujar Kenny di Bandung, Rabu (24/6/2026).

Lokasi pertama yang menjadi perhatian adalah tanggul sungai di Desa Sukajaya Pedada, Kecamatan Punduh Pedada. Kondisi sungai yang mengalami pendangkalan serta tingginya debit air saat musim hujan dinilai berpotensi mengancam permukiman warga dan lahan pertanian di sepanjang bantaran sungai.

Kepala Desa Sukajaya Pedada, Saadi Yusuf, menjelaskan bahwa peningkatan debit air saat hujan deras kerap menyebabkan pengikisan tebing sungai yang berada dekat dengan kawasan permukiman.

Kepala Bidang SDA DPUPR Kota Depok, Rizwanur Rahim, menjelaskan bahwa normalisasi situ merupakan langkah penting untuk meningkatkan kemampuan tampung air sekaligus mengoptimalkan fungsi pengendalian limpasan saat musim hujan.

“Pekerjaan yang sedang kami lakukan adalah pengangkatan sedimen lumpur hingga kedalaman sekitar dua meter. Dengan berkurangnya endapan tersebut, kapasitas tampung situ akan meningkat sehingga mampu menampung debit air lebih besar saat curah hujan tinggi,” ujar Rizwanur Rahim, Rabu (24/6/2026).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, H. Dede Supriatna, S.Ag., M.Pd.I., bersama jajaran dan disambut Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Budi Jaya, S.T., M.T., QRMP., beserta jajaran.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarinstansi guna mendukung program-program strategis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dua agenda utama yang menjadi fokus pembahasan adalah percepatan sertifikasi tanah wakaf serta rencana pendirian Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kota Depok.

Patroli menyasar sejumlah titik strategis yang selama ini kerap menjadi lokasi pemasangan spanduk, baliho, dan berbagai media promosi yang tidak sesuai ketentuan. Beberapa ruas jalan yang menjadi fokus penertiban antara lain Jalan Margonda Raya, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Kartini, Jalan M. Yusuf, hingga Jalan Raya Jakarta-Bogor di kawasan Cisalak.

Koordinator Tim Maung Kota Depok, Tri Sakti Anggoro, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Depok dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang tertata, nyaman, dan sedap dipandang.

Penetapan tersebut berlangsung secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota klub yang hadir dalam Muscablub yang digelar di Ruang Rapat KONI Kabupaten Bogor, Selasa (23/6/2026).

Prosesi penetapan disaksikan langsung oleh Sekretaris Umum PJSI Jawa Barat, Yudi Wahyudi, unsur Pembinaan Prestasi (Binpres) PJSI Jawa Barat, Budi, Ketua Bidang I KONI Kabupaten Bogor Didi Furqon Firdaus, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Asnan AP, serta jajaran pengurus KONI Kabupaten Bogor lainnya.

Konsep tanpa pagar tersebut dinilai menjadi simbol keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap masyarakat. Alun-alun yang berada di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor kini dapat diakses dengan lebih leluasa oleh warga untuk berolahraga, bersantai, berinteraksi, maupun menikmati ruang terbuka hijau bersama keluarga.

Kebijakan tersebut sejalan dengan semangat Bupati Bogor Rudy Susmanto yang ingin menghadirkan ruang publik yang benar-benar menjadi milik masyarakat. Tidak adanya pagar pembatas mencerminkan bahwa tidak ada sekat antara pemerintah dan warga yang dilayaninya.

Hal itu disampaikan Rudy Susmanto saat mengunjungi SDN 04 Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Senin (23/6/2026). Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto berjalan dengan baik di lingkungan sekolah.

Menurut Rudy, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, perhatian terhadap kualitas pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sarana dan prasarana, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga pemenuhan kebutuhan peserta didik.

Massa aksi berasal dari berbagai kalangan, mulai dari buruh, pelaku UMKM, pedagang, pekerja informal, aktivis LSM, organisasi kepemudaan, hingga tokoh masyarakat. Dengan membawa spanduk dan poster berisi pesan dukungan terhadap program pemerintah, mereka menyampaikan sejumlah poin sikap yang dianggap penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Koordinator Aksi, Wido Pratikno, mengatakan Aliansi Masyarakat Depok hadir sebagai representasi masyarakat yang merasakan langsung manfaat berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Gerakan tersebut ditandai dengan penanaman perdana bibit Durian Black Thorn di pekarangan rumah warga Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Senin (22/6/2026). Bibit durian unggulan tersebut merupakan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

Jaro Ade menegaskan, upaya penghijauan tidak harus selalu dilakukan dalam skala besar melalui program hutan kota atau kawasan konservasi. Menurutnya, pekarangan rumah yang masih memiliki ruang cukup dapat menjadi titik hijau produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.

Menurut Trubus, masyarakat tengah menghadapi berbagai tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup, serta harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam situasi seperti itu, pemerintah daerah dan DPRD dinilai perlu menunjukkan empati melalui kebijakan penganggaran yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

"Nilai anggaran sebesar itu sebenarnya terlalu besar. Masyarakat saat ini sedang menghadapi berbagai kenaikan harga, mulai dari BBM hingga kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah dan DPRD seharusnya menunjukkan empati anggaran," kata Trubus kepada wartawan, Sabtu (19/6/2026).

Penindakan dilakukan oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok setelah menerima laporan masyarakat terkait keberadaan dan aktivitas mencurigakan seorang WNA di kawasan Taman Doa, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pada Jumat (19/6/2026).

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan JM sedang melakukan aktivitas perdagangan dengan menjual berbagai barang kepada masyarakat sekitar. Barang yang dipasarkan antara lain makanan, minuman, tas, sepatu, hingga parfum.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola partai politik sekaligus memastikan validitas data kepengurusan menjelang tahapan Pemilu 2029.

Menariknya, proses verifikasi dihadiri langsung Ketua KPU Kota Depok dan Ketua Bawaslu Kota Depok yang melakukan pengecekan administrasi sekaligus berdialog dengan jajaran pengurus DPC PPP Kota Depok.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Rudy Susmanto di Kantor Kecamatan Kemang, Sabtu (20/6/2026), bersama unsur Forkopimcam dan jajaran pemerintah kecamatan dari Kemang, Parung, serta Ciseeng.

Menurut Rudy, kondisi cuaca yang relatif cerah dalam beberapa waktu terakhir menjadi momentum tepat untuk melakukan pekerjaan normalisasi. Sebab, saat banjir terjadi, proses penataan dan pengerukan saluran air tidak dapat dilakukan secara optimal.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan perlindungan bagi para pekerja, khususnya pekerja rentan dan sektor informal yang memiliki risiko kerja tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Jaro Ade menegaskan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pekerja yang memiliki jaminan sosial akan lebih tenang dan produktif dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari.

Selama puluhan tahun, sekolah swasta menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Bahkan sebelum negara mampu menyediakan layanan pendidikan secara merata, sekolah swasta telah hadir menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah. Namun kini, ketika daya tampung sekolah negeri terus diperluas, banyak sekolah swasta mulai menghadapi tantangan serius.

Di Jawa Barat, daya tampung pendidikan menengah pada SPMB 2026 mencapai lebih dari 909 ribu kursi untuk sekitar 827 ribu lulusan SMP. Menariknya, sekitar 56 persen kapasitas tersebut justru berasal dari sekolah swasta dan madrasah. Fakta ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan di Jawa Barat masih sangat bergantung pada kontribusi sekolah swasta.

“Saya sebagai gubernur memiliki tugas utama untuk memastikan rakyat saya bisa sekolah. Itu prinsip dasarnya,” tegas Dedi Mulyadi, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, dalam sistem pendidikan terdapat tiga kelompok utama peserta didik. Pertama, anak dari keluarga mampu yang umumnya memiliki akses luas untuk bersekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Kedua, siswa berprestasi yang memiliki peluang besar diterima di sekolah negeri melalui jalur prestasi.