BOGOR, (TB) — Kondisi fasilitas pelayanan publik kembali menjadi sorotan. Di area ruang tunggu Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor, sejumlah kursi besi tampak berkarat dan catnya terkelupas, menimbulkan kesan kurang terawat di kantor yang sejatinya menjadi jantung transparansi dan akuntabilitas belanja daerah.
Deretan kursi tersebut terletak tepat di depan pintu masuk layanan, menyambut para tamu, konsultan, kontraktor, maupun warga yang datang mengurus administrasi pengadaan. Sayangnya, fasilitas yang seharusnya merepresentasikan profesionalisme lembaga justru memperlihatkan kurangnya perhatian terhadap kenyamanan dan keselamatan pengunjung.
Karat yang menyelimuti permukaan kursi bukan hanya persoalan estetika. Sebagian bagian pinggirannya terlihat tajam dan berpotensi melukai pengguna.
“Ini tempat layanan, harusnya jadi contoh bagaimana pemerintah merawat aset publik. Kalau kursi saja tidak diperhatikan, bagaimana kita yakin soal pengelolaan proyek besar?” ujar seorang pengunjung yang enggan disebut namanya, Kamis (6/11/2025).
Sebagai institusi yang berperan penting dalam proses tender dan pengadaan barang dan jasa, ULP identik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (good governance). Maka, ruang pelayanan sebagai wajah pertama lembaga tersebut seharusnya merefleksikan nilai-nilai itu.
Fasilitas publik yang layak bukanlah soal kemewahan, melainkan wujud dari tanggung jawab pemerintah dalam menggunakan anggaran secara efisien dan tepat sasaran.
Kondisi kursi berkarat di ruang tunggu ULP ini menimbulkan pertanyaan sederhana namun mendasar:
Apakah perawatan sarana dasar saja kini mulai terabaikan? Jika iya, apakah hal ini mencerminkan pola umum dalam pengelolaan aset pemerintah yang kurang optimal?
Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan memberikan perhatian lebih pada pemeliharaan rutin fasilitas publik, bukan menunggu hingga rusak total dan memerlukan anggaran perbaikan yang lebih besar.
Perawatan berkala adalah bentuk tanggung jawab dan kepedulian paling dasar, yang menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan hanya slogan, melainkan praktik nyata yang dirasakan masyarakat.
