BOGOR, (TB) L - Resah dan gundah menyelimuti Cisarua, Puncak, saat anggota Komisi XI DPR RI, H. Mulyadi, menggelar reses masa sidang 1 tahun 2025-2026 pada Kamis (9/10/2025). Reses ini menjadi wadah bagi warga untuk meluapkan segala keluh kesah, terutama bagi mereka yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kebijakan kontroversial Menteri Lingkungan Hidup (LHK), Hanif Faisol Nurofiq. Gelombang curahan hati dan keluhan membanjiri pertemuan tersebut, mencerminkan betapa dalamnya luka yang dirasakan masyarakat.
Saya bisa merasakan langsung kepedihan yang mereka alami. Kehilangan mata pencaharian di tengah ketidakpastian ekonomi adalah pukulan berat. Ironisnya, kebijakan yang seharusnya melindungi lingkungan justru berdampak pada hilangnya pekerjaan dan sumber penghidupan warga.
H. Mulyadi merespons keluhan warga dengan sikap tegas dan terstruktur. Kritik tajam bahkan dilontarkannya terhadap kebijakan menteri tersebut, mendesak Presiden untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dinilainya merugikan masyarakat.
"Mengenai kebijakan Menteri Lingkungan Hidup menyegel dan menutup puluhan perusahaan dan tempat wisata di Puncak seperti itu, membabi buta tanpa kajian, Bapak Presiden harus segera mengevaluasinya," kata H. Mulyadi, Kamis (9/10/2025).
Mulyadi menyoroti dampak negatif dari penyegelan tempat usaha wisata di Puncak. Tindakan ini tidak hanya merugikan warga, tetapi juga berdampak signifikan pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Maka saya sengaja memilih Puncak sebagai reses perdana saya, karena ini darurat. Kebijakan tanpa kajian Menteri LH ini harus dihentikan," ungkapnya prihatin.
Lebih lanjut, Mulyadi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Ia mendukung investasi yang taat aturan dan ramah lingkungan, namun tindakan tegas tetap diperlukan terhadap perusahaan ilegal yang merusak alam.
"Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup seharusnya berpihak kepada rakyat. Kalau tujuannya menjaga alam, kita semua setuju. Tapi jangan sampai masyarakat dikorbankan. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan menambah beban rakyat," terangnya, mencoba memberikan secercah harapan.
Sebagai bentuk komitmennya, Mulyadi mengundang warga Puncak untuk melakukan audiensi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi mereka.
