DEPOK, (TB) – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna, menyatakan bahwa proyek Metro Starter yang dikerjasamakan dengan pihak swasta telah gagal total, karena tidak menunjukkan kemajuan signifikan sejak dimulai lebih dari dua dekade lalu.
Atas dasar itu, Pemerintah Kota Depok kini mulai mempertimbangkan pengambilalihan penuh atas pengelolaan kawasan tersebut dari pengembang, menyusul mangkraknya realisasi kewajiban penting, seperti pembangunan fasilitas terminal umum yang menjadi kebutuhan masyarakat
.“Kalau pengembang sudah tidak sanggup memenuhi kewajiban, sebaiknya dihentikan saja dan dikembalikan ke Pemkot. Sejak itu, kontribusi tahunan pun otomatis menjadi tidak relevan,” ujar Ade kepada awak media, Selasa (22/7).
Gagal Penuhi Komitmen, Perlu Evaluasi Menyeluruh
Ade mengungkapkan bahwa pengembang seharusnya tidak hanya memberikan kontribusi finansial tahunan, tetapi juga membangun fasilitas publik. Namun hingga kini, terminal yang dijanjikan belum juga terealisasi.
Kondisi ini membuat DPRD dan Pemkot Depok menilai tidak ada manfaat nyata dari kerja sama tersebut bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kelanjutan proyek pun tengah dilakukan.
Skema Pembiayaan Masih Dikaji
Menurut Ade, Pemkot sedang mengkaji beberapa opsi pembiayaan alternatif, mulai dari menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga baru yang lebih kompeten.
Namun demikian, keputusan final masih menunggu hasil evaluasi eksekutif dan persetujuan legislatif. Jika nantinya diputuskan menggunakan skema non-APBD, maka realisasi pembangunan baru bisa dimulai pada tahun anggaran 2026.
