BOGOR, (TB) - Pemerintah Kabupaten Bogor bergerak cepat menghadapi potensi defisit anggaran di tahun 2026. Tak hanya sekadar menyeimbangkan neraca keuangan, langkah ini juga dirancang untuk membuka lebar pintu lapangan kerja bagi masyarakat. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menekankan bahwa efisiensi belanja dan sinergi antar dinas menjadi fondasi utama strategi ini. Angin segar juga diharapkan datang dari program nasional seperti Makan Bergizi (MBG).
"Berapapun uang yang dikeluarkan, harus bergantung bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak, bukan sekedar menggugurkan kewajiban," tandasnya.
Ada empat tantangan besar yang membayangi APBD 2026. Pemotongan Dana Transfer Pusat, berkurangnya bantuan iuran BPJS dari provinsi, penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta kewajiban menanggung gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru, menjadi faktor-faktor yang memaksa Pemkab Bogor untuk melakukan penyesuaian.
Untuk menyiasati dampak finansial ini, Bupati Rudy menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meninggalkan cara kerja silo-silo dan beralih ke model integrasi klaster usaha. Bayangkan, dinas-dinas yang tadinya berjalan sendiri-sendiri, kini bahu-membahu menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung.
Bupati Rudy mencontohkan bagaimana Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi dapat berkolaborasi. Dinas Koperasi menyelenggarakan pelatihan pembuatan sepatu, Dinas Perindustrian menyiapkan mesin dan bahan baku, lalu peserta pelatihan diambil dari klaster yang sama. Hasil produksi kemudian dibantu distribusinya, bahkan diusulkan untuk menjadi pengadaan seragam sekolah.
“Dengan mewajibkan minimal satu perangkat daerah menyelenggarakan satu klaster pelatihan dan bantuan usaha bagi peserta, diperkirakan ada potensi melahirkan banyak wirausahawan baru di Kabupaten Bogor,” ungkap Rudy.
Lebih lanjut, Bupati Rudy menjelaskan bahwa mekanisme Dapur MBG akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Ia menargetkan 570 dapur beroperasi di seluruh Kabupaten Bogor. Program ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan perputaran ekonomi.
“Satu dapur itu bisa mempekerjakan 50 orang, mulai dari tukang masak, tukang membersihkan, hingga tukang cuci. Jika ada 570 dapur, kita akan menciptakan 28.500 lapangan pekerjaan baru,” ungkap Rudy.
Langkah-langkah strategis ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Dengan fokus pada ekonomi kerakyatan dan integrasi program, diharapkan Kabupaten Bogor dapat melewati masa sulit ini dan membuka peluang baru bagi warganya.
