BOGOR, (TB) – Upaya pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Barat terus menunjukkan kemajuan. Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPP KBB) bekerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia (IAP) menggelar Lokakarya Perencanaan Partisipatif II, membahas tahapan mikro perencanaan dan strategi pembangunan wilayah calon kabupaten baru tersebut.
Kegiatan yang digelar di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Jumat (17/10/2025), dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis. Di antaranya anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Dede Candra, para camat se-Bogor Barat, Kepala Desa Cigudeg, Kepala Bapenda Kabupaten Bogor, perwakilan KPP KBB, Sekcam Leuwiliang, Kepala BTPN 3 Arif Rahman Suhandi, Korcam se-Bogor Barat, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Dede Candra menegaskan bahwa perjuangan memekarkan Bogor Barat telah berlangsung sejak tahun 2000 dan kini memasuki tahap yang semakin matang.
“Ini adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen dan sinergi dari semua pihak. Dalam pendekatan partisipatif seperti ini, kita bisa menyepakati langkah-langkah konkret untuk mempersiapkan pemekaran,” tegas Dede yang akrab disapa Decan.
Politisi Demokrat tersebut menilai kesiapan infrastruktur, transportasi, dan penguatan ekonomi sebagai aspek krusial menuju terbentuknya kabupaten baru.
“Dengan 409 poin wilayah administratif yang dimiliki Bogor Barat, kita sangat layak menjadi kabupaten mandiri. Harapannya sebelum tahun 2030 sudah ada ketok palu, bahkan bisa saja di tahun 2027,” ungkapnya optimistis.
Sementara itu, Direktur Program IAP Nasional, Sofi, menjelaskan bahwa lokakarya kali ini memasuki tahap mikro perencanaan yang menindaklanjuti pembahasan sebelumnya yang masih bersifat umum.
“Kami sudah menyiapkan sejumlah pendekatan teknis yang mengacu pada arahan Kemendagri, termasuk penguatan ekonomi berbasis pertanian, pembagian wilayah, pembangunan infrastruktur, dan jaringan transportasi,” jelas Sofi.
Menurutnya, Bogor Barat memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan geopark, sehingga diperlukan dukungan pembangunan fasilitas penunjang dan aksesibilitas yang memadai.
