BOGOR, (TB) - Gelombang kekecewaan menghantam Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, ketika puluhan warganya, mayoritas ibu-ibu dari Kampung Maloko, memilih turun ke jalan. Aksi unjuk rasa ini bukan tanpa alasan, melainkan buah dari rasa frustrasi mendalam terkait pendistribusian bantuan kompensasi penutupan tambang yang dinilai tidak adil dan merata.
Bayangkan, di tengah debu dan bisingnya aktivitas pertambangan yang telah menjadi bagian dari keseharian mereka, harapan akan sedikit keringanan justru berujung pada kekecewaan. Seorang ibu, yang enggan disebutkan namanya, dengan nada getir mengungkapkan:
"Kami - kami ini jelas warga terdampak, tapi justeru nggak dapat. Padahal kami tinggal di sekitar usaha galian. Suami kami kerja sebagai buruh dan kuli pertambangan," kata warga, Senin (3 November 2025).
Pemandangan yang cukup memilukan terlihat saat beberapa ibu membawa serta anak-anak mereka ke kantor desa, seolah ingin menunjukkan betapa gentingnya situasi yang mereka hadapi. Sayangnya, harapan untuk bertemu langsung dengan Kepala Desa atau Sekretaris Desa pupus sudah. Warga hanya diterima oleh perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ridwan Oling, Ketua BPD Sukasari, yang hadir di lokasi, berjanji akan menampung seluruh aspirasi warga dan mengklarifikasi persoalan ini dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Sukasari. Ia mengakui bahwa BPD sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pendataan warga terdampak.
"Karena kami BPD memang sama sekali tidak dilibatkan saat pendataan warga yang terdampak. Bahkan juga tidak tahu dan tak punya data siapa saja yang dapat bantuan," ungkap Ridwan Oling.
Ia menambahkan bahwa data penerima bantuan baru diperoleh setelah pihaknya meminta kepada pihak Kecamatan Rumpin.
Ironisnya, setelah dilakukan penelusuran oleh BPD, ditemukan banyak penerima bantuan yang ternyata bukan berasal dari keluarga pelaku usaha pertambangan. Sebuah fakta yang semakin memperburuk situasi dan memicu kemarahan warga.
"Data yang kami dapat ada 800 warga yang di data dan mendapatkan kompensasi. Tapi setelah kami periksa ternyata banyak yang salah sasaran," ungkap Oling.
