DEPOK, (TB) – Isu kerawanan bencana yang ramai diperbincangkan di media sosial mendapat respons serius dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok sekaligus Anggota Komisi A, Edi Masturo. Dalam rapat kerja bersama perangkat daerah dan BPBD yang dihadiri para camat dan lurah se-Kota Depok, Senin (8/12), ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok harus berani berubah dengan menempatkan mitigasi bencana sebagai prioritas utama pembangunan.
Menurut Edi, kerentanan bencana di Depok terus berulang setiap tahun, khususnya saat memasuki musim hujan. Kondisi geografis wilayah yang berada di dataran rendah serta memiliki sejumlah lereng curam membuat risiko bencana tidak bisa dianggap sepele.
“Potensi banjir, genangan air yang menghambat aktivitas masyarakat, longsor di wilayah seperti Cimanggis, Limo, dan Sukmajaya, serta pohon tumbang saat hujan deras dan angin kencang adalah tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama,” ujarnya.
Peta Rawan Bencana Harus Jadi Acuan Pembangunan
Edi mengakui Pemkot Depok bersama BPBD telah menyusun peta kerawanan bencana secara rinci. Namun ia menegaskan, dokumen tersebut tidak boleh hanya menjadi arsip semata, melainkan harus dijadikan pedoman utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Peta kerawanan bencana itu harus menjadi peta jalan yang jelas. Setiap proyek infrastruktur, mulai dari jalan, saluran air, hingga perumahan, wajib merujuk pada peta ini agar tidak menciptakan titik rawan baru,” tegasnya.
Soroti Lemahnya Koordinasi Lintas Instansi
Salah satu persoalan utama yang disorot Edi adalah lemahnya koordinasi antarinstansi yang kerap menyebabkan keterlambatan dalam respons bencana. Untuk itu, Komisi A mendorong penguatan sistem kerja lintas sektor yang lebih terintegrasi.
“Kami mendorong rapat koordinasi lintas sektor secara rutin setiap minggu selama musim hujan, serta monitoring berkala dengan BPBD, Dinas PUPR, DLH, camat, lurah, hingga RT/RW. Setiap pihak harus tahu perannya dan jalur komando harus jelas,” paparnya.
