DEPOK, TUGASBANGSA.COM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok menyoroti ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum merata dan masih menggunakan data usang. Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok segera melakukan evaluasi menyeluruh dan pembaruan data penerima bansos menyusul kebijakan terbaru dari Kementerian Sosial RI.
“Kami menyambut baik keputusan Kementerian Sosial yang membatasi masa penerimaan bansos maksimal lima tahun. Ini langkah maju dalam membenahi sistem bantuan sosial. Bansos bukan hak yang diwariskan turun-temurun, tapi bentuk kehadiran negara untuk warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar Siswanto melalui pernyataan resminya di media sosial, Minggu (27/7/2025).
Sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat, Siswanto menyoroti lemahnya pembaruan data yang menyebabkan banyak warga miskin tidak tersentuh bantuan sosial.
“Kami mendesak Dinsos untuk melakukan pembersihan data (data cleansing) secara akurat dan transparan. Jangan sampai ada warga yang luput hanya karena sistem administrasi yang tidak responsif,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembaruan data bansos tidak hanya penting untuk menciptakan keadilan, tetapi juga untuk mendorong masyarakat agar tidak tergantung terus-menerus pada bantuan.
“Bansos adalah alat bantu, bukan gaya hidup. Jika orang tua sudah dibantu, anaknya belum tentu ikut. Ini soal keadilan dan pembinaan mental warga,” jelasnya.
Menurut Siswanto, kebijakan pembatasan masa penerimaan bansos justru dapat menjadi momentum mendorong kemandirian masyarakat. Selain itu, akurasi data akan memastikan bansos benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
“Jika data diperbarui dengan benar, maka bantuan akan sampai ke tangan yang tepat. Pemerintah harus hadir untuk semua lapisan masyarakat, bukan hanya yang itu-itu saja,” imbuhnya.
Fraksi PKB, kata Siswanto, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan sosial di Depok, sejalan dengan visi besar menuju Depok Tanpa Kemiskinan.
