BOGOR, (TB) – Sejumlah proyek rehabilitasi sekolah di Kabupaten Bogor tahun anggaran 2025 menjadi sorotan publik setelah diketahui berada di bawah pengawasan konsultan dari luar daerah.
Kondisi ini menimbulkan dugaan praktik monopoli jasa pengawasan. Pasalnya, mayoritas tenaga konsultan yang terlibat tidak berbasis di Kabupaten Bogor, sementara para pelaku jasa konstruksi lokal dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman yang layak untuk ikut serta.
Sejumlah pemerhati pembangunan menyebut dominasi pengawasan dari luar berpotensi merugikan pelaku usaha lokal. Selain mengurangi kesempatan bagi tenaga ahli daerah, keterlibatan konsultan luar juga dikhawatirkan memengaruhi efektivitas pengawasan proyek karena minimnya keterikatan langsung dengan kondisi lapangan.
“Kalau semua pengawasan dipegang pihak luar, apa gunanya keberadaan konsultan lokal? Padahal mereka paham medan dan persoalan di Bogor,” ujar salah satu pemerhati pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Bogor diminta memberikan penjelasan terkait mekanisme penunjukan konsultan agar tidak menimbulkan kesan adanya penguasaan proyek oleh pihak tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. (Dv/Sto)
