JAKARTA (TB) — Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F. Ismail, menyoroti belum terbentuknya satuan tugas (Satgas) khusus yang menangani arus informasi dan pembaruan penanganan bencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Menurut Yakub, ketiadaan Satgas informasi berpotensi memicu simpang siur pemberitaan, keterlambatan update resmi penanganan bencana, serta lemahnya koordinasi informasi di tengah tingginya kebutuhan publik akan informasi yang cepat, akurat, dan kredibel.
“Situasi kebencanaan membutuhkan satu pusat koordinasi informasi yang jelas, terstruktur, dan profesional. Tanpa itu, publik berisiko menerima informasi yang tidak utuh dan tidak terverifikasi,” ujar Yakub di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Melihat kondisi tersebut, IMO-Indonesia mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera membentuk Satgas Pengelolaan Informasi dan Media Penanganan Bencana Sumatera.
Yakub menekankan, Satgas ini harus melibatkan seluruh media nasional, baik pusat maupun daerah, khususnya asosiasi badan usaha media, bukan semata asosiasi wartawan.
“Pelibatan badan usaha media menjadi sangat penting karena media sebagai institusi memiliki sistem manajemen redaksi, jaringan distribusi, serta tanggung jawab korporasi yang menjamin keberlanjutan dan konsistensi arus informasi,” jelasnya.
Dengan demikian, lanjut Yakub, Satgas yang dibentuk tidak hanya menjadi ruang koordinasi pewarta, tetapi juga wadah sinergi antarkorporasi media dalam menyampaikan narasi kebencanaan yang utuh, berimbang, dan bertanggung jawab.
Selain aspek domestik, Yakub juga menyoroti peran strategis pers nasional dalam membangun diplomasi media di tingkat global, khususnya dalam pemberitaan penanganan bencana di Sumatera.
Di era konektivitas digital yang masif, kata dia, informasi terkait bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dengan cepat menjadi konsumsi publik internasional.
