DEPOK, (TB) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok menyoroti kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Kendati Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan signifikan, Fraksi PKB menilai banyak program prioritas gagal menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Ketua Fraksi PKB, Siswanto, menyampaikan bahwa capaian PAD 2024 patut diapresiasi. Namun, ia menekankan bahwa surplus anggaran sekitar Rp500 miliar justru mengindikasikan lemahnya penyerapan anggaran.
“Surplus ini bukan uang lebih yang bisa dibanggakan. Justru ini menjadi sinyal bahwa banyak anggaran tidak terserap dengan baik. Artinya, banyak program tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Siswanto dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Senin (7/7/2025).
Fraksi PKB juga menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp224 miliar sebagai bukti lemahnya pelaksanaan program oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satu OPD yang menjadi sorotan tajam adalah Dinas Pendidikan, yang hanya merealisasikan sekitar Rp900 miliar dari total anggaran Rp1 triliun.
“Anggaran sebesar itu tidak terserap optimal. Padahal sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama,” ujar Siswanto.
Meski menyampaikan kritik, Fraksi PKB tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkot, khususnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri, yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pelaksanaan APBD 2024.
“Kehadiran Pak Supian Suri sebagai Sekda cukup memberi pengaruh positif terhadap pelaksanaan program prioritas,” imbuhnya.
