JAKARTA, (TB) – Sebanyak 74 organisasi mitra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmen bersama untuk mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun dan mengawal pemenuhan hak anak atas layanan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Komitmen ini dituangkan dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut yang ditandatangani bersama Direktur PAUD, Nia Nurhasanah, serta disaksikan oleh Dirjen PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto.
Dirjen Gogot Suharwoto menegaskan pentingnya peran organisasi mitra sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di lapangan. “Mitra berperan menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat. Kolaborasi ini penting agar tidak ada anak yang tertinggal dalam akses pendidikan berkualitas,” ujarnya.
Organisasi mitra meliputi LSM, organisasi profesi, lembaga keagamaan, dan komunitas pendidikan lokal yang aktif mendampingi sekolah, melatih tenaga pendidik, dan menggerakkan partisipasi masyarakat demi pendidikan inklusif dari PAUD hingga menengah.
Direktur PAUD, Nia Nurhasanah, menambahkan, “Keberhasilan Wajib Belajar 13 Tahun bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat. Komitmen ini strategis untuk memperkuat akses dan kualitas pendidikan di wilayah tantangan.”
Pemerintah pusat, melalui Kemenko PMK dan Kemen PPPA, mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan isu gender dan hak anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menyatakan bahwa ini adalah momentum strategis agar pembangunan daerah inklusif, adil, dan berkelanjutan.
“Pengarusutamaan gender bukan hanya program sektoral, tetapi harus jadi arus utama pembangunan daerah,” tegas Wamen Veronica di Tangerang, Banten (12/6).
Salah satu fokus utama adalah memasukkan kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah ke dalam RPJMD. Pendidikan prasekolah terbukti meningkatkan kesiapan belajar anak dan mengurangi risiko putus sekolah. Kebijakan ini juga bagian dari strategi perlindungan anak sejak dini.
Plt. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas, Qurrota A’yun, mengingatkan perlunya pendekatan kontekstual berbasis data untuk menyusun intervensi yang efektif sesuai karakteristik daerah.
Head of Development Cooperation Kedutaan Besar Kanada, Kevin Tokar, berbagi praktik perencanaan pembangunan inklusif di negaranya yang berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.
