JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja keras Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan para pemangku kepentingan yang terus berupaya mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme selama dua dekade ini. Namun, Presiden mengingatkan untuk tidak berpuas diri karena tantangan ke depan akan makin berat.

“Potensi kejahatan siber juga makin meningkat, muncul berbagai modus bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme,” ujar Presiden saat memberikan arahan pada Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 18 April 2022.

Presiden memahami bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak dapat dilakukan sendiri oleh PPATK. Untuk itu, Presiden mendorong seluruh pihak mulai dari instansi pemerintah, industri keuangan, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.

“Kita perlu membangun sinergi untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan upaya penyelamatan, upaya pengembalian, dan pemulihan keuangan negara,” lanjutnya.

Dalam memerangi tindak kejahatan ekonomi yang makin masif, Presiden meminta PPATK untuk menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan yang fundamental dan secepatnya melakukan transformasi digital. Misalnya, peningkatan layanan digital dengan mengembangkan platform pelayanan baru dan menyempurnakan layanan digital yang sudah ada.

“Mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap, terintegrasi, dan _real time,_ dan mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat, dan akurat,” tambahnya.

Selain itu, Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga termasuk PPATK yang merupakan _focal point_ dan lembaga intelijen keuangan (FIU) untuk jeli dan bergerak cepat dalam menangani modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menurut Presiden, tindak pidana tersebut telah melewati batas negara dan menjadi kejahatan internasional.

“Lakukan antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita, dan mengantisipasi peningkatan kejahatan ekonomi seperti _cyber crime_ dan kejahatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Red)

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo menerima para pimpinan Ombudsman Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 12 April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI menyerahkan laporan tahunan 2021, termasuk menyampaikan beberapa agenda penting di dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

“Hasil kinerja selama 2021 terfokus kepada beberapa isu, di antaranya adalah penyelesaian laporan masyarakat, kemudian pencegahan maladministrasi lewat survei kepatuhan pelayanan publik di tingkat daerah dan kementerian/lembaga, kemudian pengembangan kelembagaan,” ujar Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam keterangannya selepas pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI juga menyampaikan soal penguatan kelembagaan lewat revisi undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ombudsman RI, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang lain. Presiden Jokowi sendiri menyambut baik kinerja Ombudsman selama satu tahun dan berharap Ombudsman bisa meningkatkan pengawasannya dengan lebih baik lagi.

“Dalam kerangka itu, Presiden juga mengharapkan agar Ombudsman terus bersinergi dengan lembaga negara, kementerian, juga pemerintah daerah,” imbuhnya.

Ketua Ombudsman RI juga mengharapkan dukungan dari Presiden agar seluruh kementerian, lembaga negara, dan instansi terkait dengan pengawasan pelayanan publik melakukan kerja sama untuk koordinasi dan bersinergi dalam rangka penyelesaian laporan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, menambahkan bahwa Presiden Jokowi juga menyampaikan akan menyeriusi hasil pengawasan Ombudsman untuk ditindaklanjuti.

“Presiden menyampaikan bahwa Ombudsman sebagai lembaga negara sudah konsisten mengawasi pelayanan publik dan pemerintah akan menyeriusi hasil pengawasan yang disampaikan oleh Ombudsman,” ujar Dadan.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly. (Red)

JAKARTA, (TB) – Saat ini harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng bagi masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 1 April 2022.

“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa bantuan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. Pemerintah memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300 ribu.

“Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” tandasnya. (Red)

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

BOGOR, (TB) – Presiden Joko Widodo meninjau langsung Persemaian Modern Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 10 Maret 2022. Pada kunjungan tersebut, Presiden menekankan bahwa pembangunan persemaian _(nursery)_ merupakan salah satu upaya pemerintah dalam program rehabilitasi lahan di Tanah Air.

“Memastikan bahwa dimulainya program penghijauan rehabilitasi lahan-lahan kritis, rehabilitasi lahan-lahan yang sering longsor, rehabilitasi lahan-lahan yang daerahnya wilayahnya sering banjir itu betul-betul bisa kita mulai dari membangun _nursery_,” ucap Presiden.

Presiden menuturkan bahwa pemerintah akan membangun sejumlah persemaian serupa di tahun 2022. Presiden menyebut bahwa hal tersebut juga dapat mendukung pemerintah dalam melakukan penelitian terhadap kekayaan plasma nutfah yang terdapat di Indonesia.

“Di tahun 2022 kurang lebih 30 _nursery_ seperti di _nursery_ Rumpin ini akan bisa memproduksi kurang lebih 12 juta bibit tanaman, pohon, baik itu albasia, sengon, kemudian eukaliptus, kemudian manglid, ada juga jati, _mahogany_, semuanya ada,” tuturnya.

Di samping itu, Presiden berharap agar pembangunan persemaian tidak hanya memberikan manfaat dalam hal lingkungan, tetapi juga dapat membantu meningkatkan perekonomian.

“Sehingga yang kita produksi ini betul-betul bisa mendapatkan manfaat ekonomi, baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Jadi lingkungannya dapat, ekonominya juga dapat,” ucap Kepala Negara.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan riset untuk mendukung pengembangan bibit-bibit unggul sesuai dengan karakteristiknya.

“Karena ini nanti diperlukan untuk mengatasi berbagai problem lingkungan dan kehutanan kita, dan setiap lokasi itu memiliki karakter dan memiliki kebutuhan yang berbeda,” tuturnya.

Selain itu, Laksana menyebut bahwa BRIN akan melibatkan beberapa pihak untuk mendukung pengembangan pusat-pusat persemaian di Tanah Air.

“Kami akan mengerahkan khususnya para periset dari _life science_ dari ilmu hayati kami, juga yang dari eks Kementerian Pertanian dan juga KLHK untuk kembali mendukung riset yang bisa membantu pusat-pusat persemaian yang dikembangkan KLHK,” ucap Laksana.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut antara lain Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Dewan Pengarah BRIN Bambang Kesowo. (***)

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo pada Selasa, 8 Maret 2022, bertolak menuju Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kunjungan kerja.

Dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU, Presiden dan rombongan terbatas lepas landas dari _helipad_ Monumen Nasional, Jakarta, sekitar pukul 09.40 WIB.

Di Pelabuhan Patimban, Kepala Negara diagendakan untuk meninjau pelepasan ekspor mobil ke sejumlah negara. Pelabuhan Patimban sendiri mulai melakukan ekspor kendaraan pada 17 Desember 2021, dan hingga 8 Maret 2022 ini ekspor kendaraan _completely built up_ (CBU) telah mencapai 24.000 unit.

Selepas acara tersebut, Presiden akan kembali ke Istana Kepresidenan Bogor dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU melalui Pangkalan TNI AU Atang Sandjaja.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Subang yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo. (***)

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

BANDUNG, (TB) – Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Sederhana di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 17 Januari 2022, untuk meninjau sekaligus memberikan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung. Bantuan sejumlah Rp1,2 juta diberikan sebagai tambahan modal dan diharapkan bisa meringankan beban para pedagang yang terdampak pandemi Covid-19.

Para pedagang tampak antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan mengaku gembira karena Presiden berkesempatan mengunjungi pasar tempatnya berjualan sehari-hari. Iros, seorang pedagang cabai rawit, mengaku terbantu dengan adanya bantuan tunai dari Presiden Jokowi.

“Senang banget, buat nambah-nambah modal juga, (apalagi) sekarang kan cengeknya masih mahal, masih di kisaran harga Rp50 ribu (per kilogram). Ngebantu banget,” ujar Iros.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ade Siti Sarah, seorang pedagang ayam potong. Selain bersyukur dengan adanya tambahan modal dari bantuan tunai, ia juga turut mendoakan Presiden Jokowi.

“Alhamdulillah pasar ini sudah didatangi Bapak Presiden, ada tambahan modal senang sekali. Semoga Bapak Presiden panjang umur, sehat selalu. Tambahan modal usaha, alhamdulillah semoga manfaat dan berkah,” ujar Ade Siti Sarah.

Setelah sekitar 30 menit berada di Pasar Sederhana, Presiden Jokowi melanjutkan agenda kunjungan kerjanya menuju Kabupaten Purwakarta. Di sana, Presiden akan meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan di Pasar Sederhana yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna. (**)

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

BANDUNG, (TB) – Presiden Joko Widodo meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) yang unggul akan membawa Indonesia mampu bersaing dalam hal ekonomi digital. Untuk itu, Presiden meminta kepada pendidikan tinggi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar dari program pendidikan yang ditetapkan oleh universitas.

“Berikan mahasiswa kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, di mana saja. Belajar kepada dunia industri silakan, belajar kepada dunia perbankan silakan,” ujar Presiden saat menyampaikan pengarahan pada acara Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) di Pusat Pembelajaran Arntz-Geise (PPAG) Unpar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 17 Januari 2022.

SDM unggul, tutur Presiden, harus mampu dipersiapkan karena dunia nantinya akan berubah menjadi _hybrid,_ baik _hybrid knowledge_ maupun _hybrid skill._ Oleh sebab itu, mahasiswa harus dipersiapkan untuk selalu siap belajar dalam rangka menghadapi perubahan yang terus bermunculan.

“Semua mahasiswa ke depan paham mengenai matematika, mengenai statistik, mengenai ilmu komputer, paham mengenai bahasa, bukan Inggris saja, tapi bahasa _coding_ akan lebih penting nantinya,” lanjutnya.

Presiden menyebutkan, Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi digital. Pasar digital Indonesia bahkan tumbuh pesat jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kepala Negara memprediksi, pada tahun 2025, pasar digital Indonesia dapat meningkat sampai di angka USD146 miliar.

“Kita prediksi di 2025, pasar digital kita akan meningkat sampai di angka USD146 miliar. Ini artinya potensinya Rp2.100 triliun. Ini bagian yang muda-muda untuk _ngerjain_ ini, jangan diambil oleh negara-negara lain,” tutur Presiden.

“Indonesia memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi digital di Asia Tenggara. Kita berkontribusi 40 persen ekonomi digital kita di Asia Tenggara,” tambahnya.

Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur guna mendukung transformasi digital di Tanah Air. Pada tahun 2021, pemerintah telah memulai proses konstruksi satelit multifungsi, Satelit Republik Indonesia (Satria-I). Selain itu, pembangunan stasiun pemancar juga telah mulai dilakukan di ribuan desa dan kelurahan guna mendukung akses jaringan 4G.

_“Farming_ dan _refarming_ spektrum frekuensi radio yang telah dilakukan untuk optimalisasi kualitas layanan jaringan 4G dan pengembangan jaringan 5G dan untuk menjalankan program analog _switch off,”_ imbuhnya.

Selain transformasi ekonomi digital, Presiden mengatakan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk bertransformasi menuju ekonomi hijau dengan hasil produk hijau yang memiliki nilai tambah tinggi.

“Potensi energi baru terbarukan kita 418 gigawatt berarti 418 ribu megawatt, gede sekali. Kita memiliki sungai, ada 4.400 sungai yang kita miliki, ini bisa jadi _hydropower_. Kita memiliki arus bawah laut, dua pertiga kita adalah laut. Kita memiliki geotermal 29 ribu Megawatt kita miliki, baru dipakai 2.000, artinya masih ada 27 ribu Megawatt. Kita memiliki angin yang sudah kita coba di Jeneponto, di Sidrap, di Sulawesi, di Sukabumi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pembangunan Kawasan Industri Hijau di Provinsi Kalimantan Utara juga masih terus berlangsung. Kepala Negara meyakini, keberhasilan pembangunan kawasan ini nantinya akan menjadi gerbang baru bagi Indonesia menjadi negara industri besar yang patut diperhitungkan dunia.

“Akan menjadi pintu gerbangnya di situ, Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara. Semoga ini dalam waktu 4, 5 tahun itu sudah bisa diselesaikan untuk yang tahapan pertama,” ucap Presiden. (Red)

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak perusahaannya yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Menurut Presiden, hal tersebut adalah amanat konstitusi.

“Ini adalah amanat dari Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Januari 2022.

Terkait pasokan batu bara, Presiden memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri.

Menurut Kepala Negara, sudah ada mekanisme _domestic market obligation_ (DMO) yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Presiden menegaskan bahwa hal tersebut mutlak dan jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun.

“Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberi sanksi. Bila perlu, bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya,” ujarnya.

Kedua, terkait pasokan gas alam cair atau _liquefied natural gas_ (LNG), Kepala Negara juga meminta kepada produsen LNG baik itu Pertamina maupun perusahaan swasta untuk mengutamakan kebutuhan di dalam negeri.

“Selain itu, saya perintahkan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN untuk mencari solusi permanen dalam menyelesaikan masalah ini,” imbuhnya.

Ketiga, soal minyak goreng, Presiden memerintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Seperti diketahui, harga minyak sawit mentah atau _crude palm oil_ di pasar ekspor sedang tinggi.

“Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali,” tandasnya.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

TUGASBANGSA.COM,- Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginannya agar pemerintah dapat menghentikan impor baik alat kesehatan, obat-obatan, maupun bahan baku obat. Presiden berharap, barang-barang tersebut dapat diproduksi sendiri di Tanah Air.

“Alat-alat kesehatan, obat-obatan, bahan baku obat, kita harus berhenti untuk mengimpor barang-barang itu lagi dan kita lakukan, kita produksi sendiri di negara kita,” ujar Presiden dalam sambutannya saat melakukan _groundbreaking_ Rumah Sakit (RS) Internasional Bali yang terletak di Kawasan Wisata Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada Senin, 27 Desember 2021.

Guna menekan impor bahan baku obat, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa BUMN Indofarma akan fokus dalam pengembangan industri herbal pada pengobatan. Erick menilai Indonesia memiliki alam dan kultur yang mumpuni guna mengembangkan industri tersebut.

“Industri herbal sendiri kita punya kekuatan Pak, memang kita mempunyai alam dan punya kultur mengenai industri herbal ini. Karena itu Indofarma kita akan fokus pengembangan industri herbal daripada pengobatan,” jelas Erick.

Erick Thohir mengatakan bahwa saat ini jajarannya telah mengonsolidasikan klaster kesehatan BUMN. Hal tersebut merupakan bagian dari pembentukan ekosistem guna memperkuat ketahanan dan kemandirian kesehatan.

“Kita tahu ekosistem ini menjadi kunci. Kalau kita berdiri sendiri-sendiri, akhirnya tentu kita tidak punya kekuatan yang terpadu untuk menahan gelombang yang terjadi ke depannya,” ujar Menteri BUMN.

Kementerian BUMN juga telah berhasil menggabungkan Bio Farma sebagai perusahaan induk _(holding company)_ yang membawahi Kimia Farma, Indofarma, dan sejumlah rumah sakit yang berada di bawah Indonesia Healthcare Corporation (IHC). Selain itu, secara bisnis Bio Farma diharapkan mampu membuka peluang baru dalam industri kesehatan seperti industri vaksinasi.

“Karena itu kita coba sekarang bekerja sama dengan berbagai pihak apakah merupakan vaksin mRNA atau protein rekombinan yang hari ini memang masih terus kita jajaki,” lanjutnya.

Terkait vaksinasi, Erick menjelaskan bahwa tanggal 13 Desember kemarin telah dimulai uji klinis vaksin produksi Bio Farma. Dengan dimulainya uji klinis tersebut, Erick berharap tahun depan Indonesia mampu memproduksi vaksin secara mandiri.

“Tentu kita harapkan dengan uji klinis ini kesatu lalu kedua dan ketiga, kita juga bisa menekan impor vaksin di tahun depan. Kita siap memproduksi 77 juta (dosis) untuk langkah awal yang bisa mulai insyaallah di bulan Juli,” tambahnya. (**)

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo meresmikan gedung kantor Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada Jumat, 24 Desember 2021. Dengan adanya kantor baru yang berlokasi di Jalan Matraman Raya tersebut, DMI diharapkan dapat bekerja dengan lebih semangat.

“Saya berharap kantor baru ini akan menjadikan DMI makin semangat, menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah bagi umat Islam tapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat dakwah yang mencerdaskan, dan juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk membangun persatuan, untuk memperkokoh ikatan kebangsaan, dan juga pusat pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, selain sebagai pusat dakwah dan pendidikan umat, masjid juga ikut berkontribusi dalam membangun peradaban negara Indonesia serta membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berakhlak mulia.

“Masjid juga dapat menjadi tempat bagi umat untuk memperoleh informasi, memperdalam ilmu agama, dan wujud jadi amal kebaikan dan akhlak yang mulia, dan menyemai Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, _rahmatan lil alamin_,” ungkapnya.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi usaha DMI untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid dengan menjadikan masjid sebagai penguat ekonomi umat dan berusaha membangun masyarakat yang _mutamaddin_, yang berdaya secara ekonomi, politik, maupun budaya.

“Ikut bersama pemerintah mengurangi pengangguran, memberantas kemiskinan, dan menekan angka ketimpangan yang masih sekarang ini kita miliki sehingga kesejahteraan umat makin meningkat dan makin baik,” ucap Presiden.

Sementara itu, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 yang sekaligus Ketua Umum DMI Jusuf Kalla (JK) dalam laporannya menyampaikan terima kasih atas bantuan pemerintah yang telah memberikan lahan untuk digunakan sebagai gedung kantor pimpinan pusat DMI. JK mengakui bahwa DMI sudah berkali-kali berpindah lokasi lantaran belum memiliki kantor sendiri.

“Semua ini atas berkat dan juga bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden dalam hal ini, yang telah memberikan hibah lahan dan ini tentu dilaksanakan baik oleh Menteri Keuangan juga Menteri Agama,” ujar JK.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (**)

Jakarta, 24 Desember 2021.

sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden