JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa neraca produktivitas kedelai, cabai, dan bawang merah secara umum sampai dengan akhir Desember 2022 masih terjaga. Presiden menginstruksikan Kementerian Pertanian untuk terus melakukan penanaman komoditas tersebut agar neraca produktivitas pangan dapat tetap terjaga.

Demikian disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya usai melakukan rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 September 2022.

“Bapak Presiden memutuskan tadi neraca ini betul-betul dijaga, bahkan saya diperintahkan untuk terus melakukan penanaman tambahan baik jagung, kedelai, cabai, maupun bawang dan kemudian menjadi kesimpulan yang ada adalah mengharapkan BUMN dapat membeli semua produktivitas yang ada sehingga negara betul-betul bisa menjamin tidak membiarkan begitu saja,” ucap Syahrul.

Selanjutnya, Syahrul menuturkan bahwa Presiden Jokowi meminta agar sistem logistik dan transportasi dapat terus ditingkatkan agar stabilitas harga pangan dapat tetap terkendali.

“Sistem logistik dan transportasi yang terus di-_exercise_ sehingga stabilitasi harganya juga bisa dikendalikan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah. Artinya, kita berharap produktivitasnya cukup tetapi harganya pun dapat tetap dijaga untuk bisa dikendalikan dengan baik,” tuturnya.

Selain itu, Syahrul mengatakan bahwa intervensi Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional juga dibutuhkan dalam pengendalian ketersediaan komoditas pangan dari daerah produsen yang surplus ke daerah yang kekurangan.

“Intinya baik bupati dan gubernur ikut terlibat dalam mengendalikan harga yang ada karena produksinya cukup. Kemudian tentu saja Kementan bersama Badan Pangan Nasional yang mengatur neraca-neraca antara daerah bisa bekerja sama dengan daerah untuk mengintervensi pada daerah-daerah _shorted_ yang ada, memetakannya dengan baik,” jelas Syahrul.

Syahrul menjelaskan, Presiden Jokowi juga menginstruksikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli semua produk yang ada agar harga beli komoditas tersebut dapat terjamin. Selain itu, Presiden juga berharap agar produksi sektor pertanian dapat terus meningkat.

“Saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi petani kita, bahkan tadi Bapak Presiden perintahkan kepada kami khususnya Kementan apapun semaksimal mungkin bisa pertanian ini di-_back up,_ baik menggunakan KUR atau menggunakan berbagai biaya-biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi yang ada,” ucap Syahrul. (**)

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembagian bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) harus dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam keterangannya bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 16 September 2022.

“Saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran,” ujar Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah telah memutuskan pengalihan subsidi BBM agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Presiden juga telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

“Pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos-kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu,” ungkap Presiden.

Presiden pun mengatakan bahwa dirinya selalu menyempatkan diri untuk meninjau langsung pelaksanaan penyaluran BLT BBM dalam setiap kunjungan kerjanya di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Menurutnya, penyaluran BLT BBM telah berjalan dengan baik.

“Yang pertama ada di Kabupaten Jayapura, kemudian di Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga di Kota Bandar Lampung, dan kemarin juga saya melihat juga di Provinsi Maluku, di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tual, di Kepulauan Aru, dan juga di Kabupaten Maluku Barat Daya,” ucap Presiden.

“Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Untuk diketahui, pemerintah secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi BBM pada Sabtu (03/09/2022) lalu di Istana Merdeka, Jakarta. Dengan pengalihan subsidi BBM tersebut, pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat. (Red)

JAKARTA, (TB) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat, 16 September 2022.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengapresiasi peran aktif Muhammadiyah turut memulihkan perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19 dan komitmen untuk terus membangun Indonesia melalui berbagai sektor.

“Bapak Presiden menyampaikan apresiasi yang tinggi atas gerak Muhammadiyah termasuk untuk bergerak di bidang ekonomi,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam keterangannya usai pertemuan.

“Kita kelak akan terus melakukan usaha-usaha pembangunan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, sampai ke seluruh Tanah Air. Bahkan kami membuka Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Malaysia dan Muhammadiyah Australia College di Melbourne,” imbuhnya.

Selain itu, Haedar menjelaskan bahwa pada pertemuan tersebut, pihaknya secara langsung mengundang Presiden Jokowi untuk hadir dan membuka Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke-48 yang akan dilaksanakan di Stadion Manahan, Surakarta, pada bulan November mendatang.

“Alhamdulillah Bapak Presiden menyampaikan kesediaannya hadir dan membuka Muktamar. Maka dengan ini kami Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyiyah mempermaklumkan pada publik bahwa Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah tanggal 18-20 November 2022 di Surakarta akan dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.

Menurut Haedar, sejumlah materi yang akan dibahas pada muktamar nanti telah dipersiapkan PP Muhammadiyah, seperti materi tentang risalah Islam berkemajuan sebagai pandangan agama yang damai, menyatukan, dan memajukan kehidupan bangsa. Di samping itu, isu-isu strategis keumatan dan kebangsaan juga turut menjadi topik pembahasan di dalam acara tersebut.

“Kami juga akan membahas masalah-masalah penting strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan, selain program dan pemilihan pimpinan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjanah Djohantini, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyajikan pedoman mengenai risalah perempuan berkemajuan dalam muktamar yang akan dihadiri oleh 3.500 peserta dari Aisyiyah. Siti berharap pembahasan materi tersebut dapat mendorong perempuan Indonesia untuk maju dan turut mengisi Indonesia menjadi lebih kuat.

“Kami ingin terus mendorong warga atau perempuan untuk maju dan mengisi Indonesia ini menjadi Indonesia yang kuat, bermartabat, berkeadilan yang dilandaskan pada nilai-nilai ajaran agama yang oleh Rasulullah sendiri telah diteladankan bagaimana perempuan harus maju,” ucap Siti.

Selanjutnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa pada muktamar tahun ini Muhammadiyah akan memanfaatkan teknologi informasi dalam serangkaian kegiatan Muktamar ke-48, termasuk pada pemilihan pimpinan Muhammadiyah.

“Jadi tidak lagi milih dengan garis-garis begitu, tapi sudah dengan _e-voting_ karena kami menunjukkan lewat muktamar ini bagaimana Muhammadiyah menggunakan teknologi sebagai bagian dari indikator bahwa kami adalah gerakan Islam yang berkemajuan,” kata Abdul Muti.

MALUKU, (TB) – Presiden Joko Widodo didampingi Ibu meresmikan Jembatan Gantung Wear Fair, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Rabu, 14 September 2022.

Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berupa jembatan penting untuk mempercepat mobilitas orang dan barang.

“Jembatan Wear Fair ini penting sekali dalam rangka mobilitas orang maupun mobilitas barang,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya usai peninjauan.

Presiden juga menuturkan bahwa peresmian jembatan yang menghubungkan dua pulau kecil, Pulau Fair dan Pulau Kei Kecil, tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur secara merata hingga ke seluruh pelosok Tanah Air. Bahkan, dalam satu tahun pemerintah membangun sekitar 200 jembatan serupa sebagai akses konektivitas warga, baik antarkecamatan, antardesa, maupun antarpulau.

“Yang kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede, atau pelabuhan yang gede-gede, atau airport yang gede-gede, tapi jembatan antardesa, jembatan antarpulau yang seperti ini juga ini setahun kita bangun kurang lebih 200-an jembatan gantung seperti ini antardesa, antarkecamatan, antarpulau yang kecil-kecil,” ungkap Presiden.

Sementara itu, Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR, Yudha Handita Pandjiriawan, dalam keterangan terpisah mengatakan bahwa Jembatan Gantung Wear Fair memiliki panjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter. Jenis jembatan gantung dipilih karena proses pembangunan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

“Satu, pelaksanaan cepat, karena ini dulu sudah ada jembatan, dan ini dibongkar dengan segera supaya lebih manfaat dan masyarakat yang di seberang pulau masih belum banyak memerlukan kendaraan yang besar sehingga masih cukup difasilitasi kendaraan roda dua dan penyebrangan,” ujar Yudha.

Di sisi lain, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Jon Sudiman Damanik berharap masyarakat dapat menjaga dan memelihara dengan baik Jembatan Gantung Wear Fair ini sebagai salah satu aset negara yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Harapan kami, kami minta supaya sama-sama dengan masyarakat juga harus menjaga karena ini aset ya. Jadi ini harus kita jaga, masyarakat harus jaga, supaya dapat dipelihara dengan baik,” ucap Jon.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peresmian tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Murad Ismail, Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun, Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin, dan Wali Kota Tual Adam Rahayaan. (**)

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 September 2022.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam keterangannya menyampaikan bahwa Kepala Negara menginstruksikan jajaran terkait untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

“Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter- _update_ sekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam,” ucap Menkominfo.

Johnny menuturkan bahwa pemerintah juga akan membentuk tim untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya dalam rangka menjaga kepercayaan publik. Tim tersebut akan terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

“Perlu ada _emergency response team_ yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada _emergency response team_ dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” tuturnya.

Selain itu, Menkominfo juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kekuatan nasional dengan bekerja sama dan menjaga kekompakan salah satunya dalam menghadapi bahaya di dalam ruang digital.

“Bahaya di dalam ruang digital itu adalah tentunya tindakan kriminal digital. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat, itu normal dalam demokrasi, dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, marilah kita jaga kekompakan,” ujar Menkominfo.

Lebih lanjut, Menkominfo mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Johnny berharap dengan disahkannya RUU PDP dapat menjadi payung hukum baru untuk menjaga ruang digital di Tanah Air.

“RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita,” ucap Menkominfo.

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Persetujuan Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura. Menurut Kepala Negara, kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia.

“Alhamdulilah, saya telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia,” ujar Presiden dalam pernyataannya sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 8 September 2022.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa ruang udara Indonesia yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna telah lama dikelola oleh Singapura. Berkat kerja sama semua pihak, saat ini pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kembali kepada NKRI.

“Ini menambah luasan FlIght Information Region (FIR) Jakarta menjadi 249.575 kilometer persegi,” imbuhnya.

Dengan adanya kesepakatan pengelolaan FIR tersebut, selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, Presiden juga menyampaikan sejumlah manfaat lainnya, antara lain meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan. Selain itu, hal ini juga bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak.

“Hal ini bisa menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Perpres yang ditandatangi Presiden Jokowi adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Perpres tersebut telah diundangkan pada 5 September 2022.

Turut mendampingi Presiden saat menyampaikan pernyataan yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Red)

JAKARTA, (TB) – Pemerintah memperkirakan inflasi berpotensi naik sebesar 1,8 persen sebagai dampak dari pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diterapkan sejak 3 September 2022 lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar pada Rabu, 7 September 2022, di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta.

“Memang momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi, _growth_-nya berapa dan inflasinya berapa. Kita juga kemarin berhitung dengan detail berapa sih kira-kira karena penyesuaian subsidi BBM ini yang sudah kita umumkan minggu yang lalu akan berimbas pada inflasi? Hitungan dari menteri-menteri kemarin kira-kira akan naik di 1,8 persen,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo berharap peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam menangani kenaikan inflasi dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, Kepala Negara juga mengatakan bahwa anggaran belanja tidak terduga juga bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengatasi inflasi.

“Saya enggak mau diam, kita harus intervensi. Intervensinya lewat apa? Saya sampaikan, daerah harus bergerak kayak Covid kemarin. Dengan cara apa ya? 2 persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan,” jelasnya.

Presiden memberikan contoh, jika harga bawang merah misalnya mengalami kenaikan karena biaya transportasi yang ikut naik, maka pemerintah daerah bisa menutup biaya transportasi tersebut. Dengan demikian, harga bawang merah di pasar akan sesuai dengan harga yang ada di petani karena biaya transportasinya sudah ditutup oleh pemerintah daerah.

“Kemarin saya hitung-hitung berapa sih misalnya bawang merah dari Brebes ke Lampung? 3 juta hanya 1 truk, paling itu seminggu, enggak mungkin habis 1 truk dihabiskan bawang merah, enggak mungkin. Satu komoditi. Mungkin nanti telur harganya naik ya pemda tutup biaya transportasinya. Mana yang banyak telur? Bogor, di Blitar, sudah biaya transportasinya tutup. Kalau semua pemda seperti itu, saya yakin inflasi kita akan bisa terjaga dengan baik,” tuturnya.

BOGOR, (TB) – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 6 September 2022. Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk segera menyelesaikan seluruh PSN sebelum tahun 2024 mendatang.

“Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai rapat berlangsung.

Selain itu, menurut Airlangga, Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya penciptaan lapangan kerja. Tidak hanya itu, Presiden juga berharap PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

“Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program _agriculture_ atau program pertanian,” ucap Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sebanyak 66 PSN telah selesai dikerjakan selama periode tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp414,3 triliun. Sedangkan selama periode Januari sampai dengan Agustus tahun 2022, telah selesai 9 PSN dengan nilai sebesar Rp140,1 triliun.

“Dan sampai September-Desember, ada 16 proyek dengan nilai Rp101,2 triliun,” ujar Airlangga.

Menko Airlangga juga memaparkan sejumlah proyek PSN yang masih dalam proses dan belum diselesaikan oleh pemerintah. Mulai dari proyek Bendungan Gerak Karangnongko, Tol Tuban-Lamongan, Tol Trans Sumatera, Tol Semarang-Demak, pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro, proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak, proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi, hingga proyek Lapangan Ubadari.

Terakhir, Presiden Jokowi memberikan arahan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) juga ditetapkan sebagai PSN. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah pembangunan IKN.

“Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota,” ucap Airlangga. (**)

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo mengapresiasi peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara oleh Bank Indonesia (BI) di tengah perkembangan ekonomi digital yang begitu cepat. Presiden menilai bahwa Indonesia mampu mengikuti kecepatan perkembangan teknologi digital, salah satunya pada bidang ekonomi.

Demikian disampaikan Presiden saat meluncurkan KKP Domestik dan QRIS Antarnegara yang digelar di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta, pada Senin, 29 Agustus 2022.

“Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS (QR Code Indonesian Standard) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat,” ujar Kepala Negara.

Kepala Negara menginstruksikan Bank Indonesia dan perbankan untuk mendampingi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk dapat segera masuk ke dalam platform KKP Domestik agar tercipta kecepatan dalam sistem pembayaran.

“Saya minta Pak Gubernur Bank Indonesia, kemudian perbankan terutama Himbara betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk segera masuk ke sistem ini, ke platform ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran. Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan belanja pemerintah melalui peningkatan pembelian produk-produk dalam negeri.

“Saya sudah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari PNBP masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun menginstruksikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk terus mengawal realisasi komitmen pembelian produk dalam negeri. Presiden menuturkan bahwa pembelian produk dalam negeri akan sangat berdampak pada pergerakan ekonomi.

“Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp800 triliun, realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun sudah lebih dari target, tapi kalau bisa masuk ke Rp800 triliun dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan,” tutur Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta agar sistem QRIS dapat terhubung antarnegara sehingga dapat memudahkan UMKM dan dunia pariwisata untuk berhubungan dengan negara-negara lainnya.

“Memudahkan dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara-negara lain baik dengan Thailand, dengan semua negara ASEAN, dan kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna, tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya makin banyak,” ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar, Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas, dan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo melepas Kirab Merah Putih yang mengangkat tema “Menciptakan Kesatuan Indonesia yang Harmoni” di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 28 Agustus 2022.

Kirab Merah Putih diikuti oleh seluruh elemen bangsa, mulai dari organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

“Bersama-sama dengan Kapolri, bersama-sama dengan Habib Luthfi bin Yahya, dengan mengucap Bismillahhirahmanirahim, pagi hari ini saya nyatakan Kirab Merah Putih diberangkatkan,” ucap Presiden.

Dalam laporannya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Habib Luthfi bin Yahya, menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan Kirab Merah Putih yaitu untuk membangkitkan kembali rasa memiliki terhadap Tanah Air.

“Dengan adanya kirab pagi hari ini, kami siap menjaga tegaknya Merah Putih sampai kapan pun kita bertekad untuk menjaga NKRI harga mati,” kata Habib Luthfi.

Pada kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Kirab Merah Putih merupakan upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar dalam menghadapi berbagai ketidakpastian saat ini. Misalnya dalam pandemi Covid-19, Kapolri menyebutkan bahwa Indonesia dapat menghadapi pandemi dengan baik karena semangat persatuan dan kesatuan semua pihak.

“Saat ini kita juga menghadapi berbagai tantangan yang tentunya dihadapi oleh berbagai macam masalah akibat perang Rusia dan Ukraina yang kemudian memunculkan masalah krisis pangan dan energi, serta juga akan berdampak pada krisis ekonomi, sehingga kita juga tentunya butuh kembali lagi mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan,” jelas Kapolri.

Selanjutnya, Kapolri berharap kegiatan hari ini dapat menjadi tradisi penguatan semangat seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

“Semangat-semangat ini yang tentunya harus kita terus jaga, kita kobarkan untuk mewujudkan tujuan nasional kita, mewujudkan visi misi Indonesia Emas di tahun 2045,” tandasnya. (**)