BOGOR, (TB) – Bupati Bogor Iwan Setiawan merotasi 9 pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berlangsung di Pendopo Bupati Bogor, Jumat (8/9/23).

Pada kesempatan itu, Iwan Setiawan mengatakan bahwa rotasi tersebut telah melalui proses pertimbangan berdasarkan assesment sesuai dengan ketentuan dan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

“Saya harap penugasan ini dapat menjadi kesempatan untuk mengabdikan kemampuan terbaik saudara dalam menjalankan birokrasi, melaksanakan pembangunan demi melayani masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Iwan Setiawan.

Bupati Bogor juga menegaskan, kerja cepat menjadi satu keharusan dalam menjalankan tugas demi tercapainya percepatan realisasi program kegiatan strategis Kabupaten Bogor. Terlebih efektif kalender kerja tahun 2023 Pemkab Bogor kurang lebih tersisa hanya empat bulan lagi.

“Saya minta kepada pejabat yang baru saja dilantik untuk bekerja cepat, tingkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap program pembangunan untuk mendorong akselerasi pencapaian target pembangunan daerah,” tegas Bupati Bogor.

Ia juga meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran perangkat daerah, dengan merapatkan barisan perkuat sinergi, kolaborasi, kerja keras dan kerja cerdas untuk mewujudkan capaian target pembangunan daerah menuju masyarakat Kabupaten Bogor sejahtera.

“Kepada pejabat yang baru dilantik jalankan tugas dengan amanah dan penuh tanggung jawab,” imbuhnya.

Perlu diketahui berikut Data Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemkab Bogor tahun 2023.

1. Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
Jabatan baru: Asisten Perekonomian dan Pembangunan

2. AJAT ROCHMAT JATNIKA, ST, M.Si
Jabatan baru: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

3. TEUKU MULYA, S. T, M.T
Jabatan baru: Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4. Drs. ADE JAYA MUNANDI, S.H, M.H
Jabatan baru: Asisten Administrasi Umum

5. SIGIT WIBOWO, S.H, M.Si
Jabatan baru: Inspektur

6. ASEP MULYANA SUDRAJAT, S.H
Jabatan baru: Kepala Dinas Ketahanan Pangan

7. R. IRWAN PURNAWAN, S.H, M.H, M.Kn
Jabatan baru: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. ADE HASRAT, S.IP, M.Si
Jabatan baru: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9. Dra. NURHAYATI, M.Si
Jabatan baru: Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan. (Sto)

LAMPUNG SELATAN, (TB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, S.Sos., M.M. melantik dan merolling 9 pejabat eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Jum’at (27/5/2022).

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah 7 pejabat administrator dan 2 pejabat pengawas ini berlangsung di Aula Rajabasa, serta turut disaksikan Asisten dan Staf Ahli beserta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab setempat.

Adapun, pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 821.23/393/V.05/2022 dan Nomor 821.24/394/V.05/2022 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Eselon III dan Pengawas Eselon IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Usai melantik, Thamrin menjelaskan, pelantikan ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja dari para pegawai, sebagai pelayan publik pemerintahan.

Sehingga, kata dia, dalam menjalankan tugas tersebut dibutuhkan pejabat yang memiliki nilai dasar, bertanggungjawab, profesional, etika profesi, bebas KKN dan penuh kreatifitas dan inovasi.

“Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pembinaan manajemen dan karier PNS sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan, bukan atas kehendak dan keinginan saya pribadi,” Ujarnya.

Untuk itu, Thamrin juga berpesan agar para pejabat yang baru saja dilantik dapat bekerja dengan penuh semangat dan tanggungjawab, berdedikasi dan loyal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian, meningkatkan profesionalisme dalam bekerja serta berkontribusi maksimal terhadap Instansi masing-masing. Dengan begitu, penyempurnaan dan perbaikan kinerja dapat terlaksana dengan baik.

“Kepada seluruh Pejabat yang telah dilantik pada hari ini, saya minta untuk lebih bekerja keras, tunjukkan dedikasi dan loyalitas kepada Pimpinan. Kinerja saudara akan terus dievaluasi secara berkala sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Sistem Merit,” Katanya.

(Dr/Rls)

CIBINONG, (TB) – Bupati Bogor,Ade Yasin melantik dan mengukuhkan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) atau Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Administrator (Pejabat Struktural Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Pejabat Struktural Eselon IV), di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin Maret 2022.

Dalam pelantikan tersebut Ade Yasin dengan tegas meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah agar fokus mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dan Program Pancakarsa.

” Saya minta kepada semua Kepala Perangkat Daerah untuk lebih produktif, bersinergi dan berkolaborasi, serta terus meningkatkan inovasi mengingat kita berada di tahun ke 4, menjelang akhir periode RPJMD 2018-2023,” ujar Bupati Ade Yasin.

Ade menambahkan, terutama kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang baru saja dilantik, untuk menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan rekan pers. Diskominfo sebagai corong pemerintah daerah, tidak bisa diam saja ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut Pemerintah Daerah, imbuhnya.

” Diskominfo harus bisa meluruskan jika ada berita-berita hoaks yang terkait pemerintah daerah, baik itu terkait Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan kepala perangkat daerah yang lainnya,” ucap Ade.

Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang baru, Ade Yasin juga minta agar meningkatkan program ketahanan pangan mandiri dan memperkuat cadangan pangan, menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H, terutama permasalahan kelangkaan minyak goreng yang sampai hari ini masih menjadi pemberitaan di media massa.

Untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, jangan loyo, karena kalau Satpol PP nya saja loyo bagaimana dengan yang lainnya. “Satpol PP harus punya ketegasan dan humanis, tidak pandang bulu dalam penegakan Perda, optimalkan program Bogor Berkeadaban khususnya Nobat.  Sat Pol PP harus mendukung program penataan wilayah dan penertiban di kawasan tertib lalu lintas. Terkait relokasi PKL di kawasan Puncak maupun kawasan lainnya, koordinasikan dengan instansi terkait agar dapat berjalan lancar, aman dan kondusif,” tandas Ade.

Berikutnya, untuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bupati perintahkan, optimalkan verifikasi dan penatausahaan keuangan untuk menghindari inefisiensi dan optimalkan penataan dan pendayagunaan aset. Termasuk mempertahankan predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah 6 kali berturut-turut kita peroleh. Selanjutnya penataan keuangan yang efisien, tidak boros, dan memotong anggaran-anggaran program yang outputnya tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat.

“Kepada Camat, agar bersinergi dengan pemerintah desa, dan membantu kelancaran program Samisade, mengatasi masalah Rutilahu, stunting, penanggulangan kemiskinan, dan yang lainnya. Camat harus lebih banyak turun ke masyarakat ketimbang berdiam diri di kantor,” terang Ade.

Ade menambahkan, ketika ada kejadian di tengah masyarakat, yang harus tau kondisi pertama kali adalah camat, dan harus melaporkannya kepada Bupati, termasuk kejadian-kejadian bencana alam dan lain-lain. Terus lakukan koordinasi dengan para kepala desa, karena mereka adalah perangkat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Biasakan dalam satu minggu minimal 4 hari di lapangan, 3 hari di kantor.

“Untuk Lurah, harus langsung menyesuaikan diri dan bekerja dengan efektif, tugas lurah dan kepala desa itu sama, banyak terjun ke lapangan dekat dengan masyarakat. Lebih banyak bekerja di lapangan, jangan karena lurah itu ASN merasa tugasnya berbeda dengan kepala desa,” tambah Ade.

Ade menyebutkan, Lurah harus membuat kondisi kondusif di tengah masyarakat, mengkoordinasikan dengan camat mengenai kebutuhan pembangunan infrastruktur, banyak berhubungan dengan dinas terkait. Tahun 2023 saya minta tidak ada infrastruktur yang rusak di tingkat kelurahan. (Sto)